The repository administrator has not yet configured an RDF license.
ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN (PENYELUNDUPAN MANUSIA) (Studi Putusan Nomor : 310/Pid.Sus/2013/PN.KLD)
ABASTRAK Penyelundupan manusia dapat menjadi ukuran lemahnya sistem hukum suatu negara dalam menangani motivasi terselubung dari para imigran untuk menjadikan negara tersebut sebagai negara perantara untuk kejahatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pembuktian perkara Tindak Pidana Keimigrasian (Penyelundupan Manusia) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda? dan Mengapa terjadi hambatan dalam pembuktian perkara Tindak Pidana Keimigrasian (Penyelundupan Manusia) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda?. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan dengan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: Pembuktian pada putusan Pengadilan Negeri Nomor: 310/Pid.Sus/2013/PN.KLD, bahwa KUHP tidak hanya menjangkau warga negara Indonesia tetapi juga warga negara asing yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan asas teritorial yang berlaku di Indonesia; pentingnya pendampingan oleh penerjemah atau juru bahasa dalam persidangan yang terdakwanya berkewarganegaraan asing, agar terdakwa dapat mengerti dan memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya; pentingnya kehadiran saksi korban dalam persidangan perkara pidana untuk memperkuat pembuktian atas kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa khsusunya dalam kasus tindak pidana penyelundupan manusia; fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan barang bukti serta adanya persesuaian dengan alat bukti lainnya dapat menjadi petunjuk atas kesalahan terdakwa. Penyebab terjadinya hambatan dalam pembuktian perkara tindak pidana keimigrasian (penyelundupan manusia) dipengaruhi oleh faktor penegak hukum dan faktor sarana dan prasarana. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan fasilitas penegakan hukum yang ada belum memadai. Saran dalam penelitian ini: Perlunya dibentuk suatu undang-undang khusus yang mengatur tentang penyelundupan manusia, guna memperkuat posisi pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah penyelundupan manusia serta dibutuhkan peningkatan sumber daya manusia, alokasi dana/anggaran, serta sarana dan prasara dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia. Kata kunci : Pembuktian, Keimigrasian, Penyelundupan Manusia ABSTRACT People smuggling can be the size of a country's weak legal system in dealing with veiled motivations of migrants to make the country as an intermediate country for crime. Problem in this research is how the criminal case proof of immigration (People Smuggling) in the jurisdiction of the district court Kalianda? and Why the obstacles in proving criminal cases in the area of immigration (People Smuggling) in the jurisdiction of the district court Kalianda? Approach used is a juridical problem normative and empirical. Data were collected through library research and field studies. The next data is analyzed qualitatively and then conclude with an inductive method. Based on the result of this study concluded: Proof in Civil Court decisions Number: 31O/Pid.Sus/2013/PN.KLD, that Criminal Code does not only reach the citizens of Indonesia but also foreign nationals who commit criminal acts within the jurisdiction of the Republic of Indonesia in accordance with the territorial principle applicable in Indonesia; The importance of mentoring bya translator or interpreter in court that the defendant is a foreign national, so that the defendant can see and understand clearly what is charged; The importance of the presence of the witnesses in the trial of a criminal case to strengthen the evidence upon which the accused defendant errors, especially in criminal cases of people smuggling; The facts revealed in the trial was associated with evidence may be an indication of the guilt of the accused. Causes of bottlenecks in the proof of criminal assault on immigration (people smuggling) influenced by law enforcement and infrastructure factors. This is caused by a shortage of human resources, facilities and enforcement of existing facilities inadequate. Suggestions in this study: Need to establish a special law regulating people smuggling, in order to strengthen the position of Indonesian government in addressing the problem of human trafficking as well as need for increased human resources, allocation of funds/budget, and facilities in law enforcement efforts against acts. Keywords: Proof, Immigration, People Smuggling
ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN (PENYELUNDUPAN MANUSIA) (Studi Putusan Nomor : 310/Pid.Sus/2013/PN.KLD) (File PDF)
ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN (PENYELUNDUPAN MANUSIA) (Studi Putusan Nomor : 310/Pid.Sus/2013/PN.KLD) (Other)
HTML Summary of #7616 ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN (PENYELUNDUPAN MANUSIA) (Studi Putusan Nomor : 310/Pid.Sus/2013/PN.KLD)