<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "PENEGAKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERSEKONGKOLAN\r\nTENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan Putusan\r\nNomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst)"^^ . "Persekongkolan dalam tender atau pelelangan merupakan suatu permasalahan\r\nmaupun bentuk penyimpangan yang biasa terjadi dalam pengadaan barang dan\r\njasa pemerintah. Praktik curang tersebut cenderung dilakukan oleh sesama pelaku\r\nusaha maupun dengan panitia tender atau lelang dengan menciptakan persaingan\r\nsemu dalam proses pengadaan. Terdapat keterkaitan yang cukup erat antara\r\n\r\npelanggaran dalam pelaksanaan tender proyek pemerintah dengan tindakan-\r\ntindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu,\r\n\r\nselain dapat dikenakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun\r\n1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,\r\npelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 31\r\nTahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun\r\n2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut dapat dilihat\r\ndalam kasus Pengadaan E-KTP pada Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan\r\nPutusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. Permasalahan dalam penulisan\r\nini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah bentuk persekongkolan tender\r\ndalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terindikasi tindak pidana\r\nkorupsi? (2) Bagaimanakah penegakan sanksi pidana bagi pelaku perkara\r\npersekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan\r\nPutusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.\r\nJkt.Pst?.\r\nPenelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif yang didukung\r\npendekatan yuridis empiris. Sumber data menggunakan data primer dan data\r\nsekunder. Narasumber terdiri dari Investigator pada Komisi Pengawas Persaingan\r\nUsaha, Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi serta akademisi hukum Pidana\r\ndan Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan\r\nsecara deskriptif kualitatif dan penarikan simpulan dilakukan dengan metode\r\ninduktif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan: bahwa bentuk\r\npersekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang\r\nterindikasi tindak pidana korupsi dapat ditemukan dalam persekongkolan vertikal\r\ndan persekongkolan gabungan (horizontal dan vertikal). Selain dapat dijerat UU\r\nAnti Monopoli, perbuatan para pelaku juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan\r\nkorupsi seperti suap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, permufakatan jahat\r\ndan perbuatan curang sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Seperti dalam kasus\r\nPengadaan E-KTP, pada Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012, karena melanggar\r\nPasal 22 UU Anti Monopoli, KPPU menjatuhkan sanksi pidana denda kepada\r\nKonsorsium PNRI dan PT. Astragraphia, namun Panita Tender tidak dikenakan\r\nsanksi apapun. Kemudian, pada Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Tjk.Pst,\r\nIrman dan Sugiharto dijatuhkan sanksi pidana penjara dan pidana denda serta\r\npidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti karena melanggar Pasal 2\r\nUU Tipikor. Dalam hal KPPU tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada panitia\r\ntender/lelang, KPK dapat mengakomodir dengan menindak pelaku ke dalam\r\nsistem peradilan tindak pidana korupsi.\r\nSaran dalam penelitian ini adalah penegak hukum dapat mengedepankan sanksi\r\npidana sebagai primum remidium terutama dalam UU Anti Monopoli dan UU\r\nTipikor. KPPU dan KPK juga dapat membuat daftar perkara yang pernah\r\nditangani bersama dan dipublikasi secara terbuka. Sementara itu, pemerintah\r\npusat dan daerah perlu mengadakan pelatihan kualitas sumber daya manusia\r\nkepada penyelenggara lelang/tender, serta masyarakat juga harus pro-aktif dalam\r\nmelaporkan dugaan pelanggaran-pelanggaran di sektor pengadaan barang dan jasa\r\npemerintah agar memudahkan aparat penegak hukum dalam melakukan\r\ninvestigasi dan menindak para pelaku.\r\nKata Kunci: Sanksi Pidana, Persekongkolan Tender, Tindak Pidana Korupsi,\r\nPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah\r\nConspiracy in tenders or auctions is both a problem form of deviation that usually\r\nhappens in the procurement of goods and government services. The fraudulent\r\npractices tend to be carried out by fellow business actors as well as by the tender\r\ncommittee by creating artificial competition in the procurement process. There is\r\na fairly close relationship between violations in the implementation of government\r\nproject tenders and actions that can be categorized as criminal acts of corruption.\r\nTherefore, in addition to being subject to legal sanctions in Law Number 5 of\r\n1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business\r\nCompetition (Anti Monopoly Law), perpetrators also can be sentenced of criminal\r\nsanctions in Law Number 31 of 1999 as been renewal by Law Number 20 of 2001\r\nconcerning the Eradication of Corruption (Corruption Law). This can be seen in\r\nthe case of Procurement of E-KTP in the Decision Number 03/KPPU-L/2012 and\r\ndecision number 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. The issues in this edition are\r\nas follows: (1) What is the form of tender conspiracy in the procurement of\r\ngovernment goods and services that is indicated as a criminal act of corruption? (2)\r\nHow is the enforcement of criminal sanctions for tenders of conspiracy in the\r\nprocurement of government goods and services based on Decision Number\r\n03/KPPU-L/2012 and decision number 41/Pid.Sus/TPK/2017/ PN.Jkt.Pst?.\r\nThis research uses normative juridical problems approaching which supported by\r\nan empirical judicial approach. The data source uses primary data and secondary\r\ndata. Interviewees consist of an investigator of Business Competition Supervisory\r\nCommission, Prosecutor at the Corruption Eradication Commission, and also\r\nacademic/lecturers of criminal law and civil law in Faculty of the Law University\r\nof Lampung. The data were analyzed using descriptive qualitative and the\r\nconclusions of the data we’re using inductive methods.Based on the results of research and discussion, it can be concluded: the form of\r\ntender conspiracy in the procurement of goods and government services which\r\nindicated as a criminal corruption can be found in a vertical and combined\r\nbetween horizontal dan vertical tender conspiracy. Besides can be punished with\r\nAnti Monopoly Law, the act of perpetrators an also can be categorized as a\r\ncriminal act of corruption like bribes, gratuities, abuse of authority, conspiracy\r\nand fraudulent acts as regulated in Corruption Law. As in by case of E-KTP\r\nprocurement, in the decision of number 03/KPPU-L/2012, because violated article\r\n22 Anti Monopoly Law, KPPU imposed a criminal sanction of a fine on the PNRI\r\nConsortium and PT. Astragraphia, however tender committee not imposed by any\r\nsanctions. Then, in the decision of number 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Tjk.Pst,\r\nIrman and Sugiharto were imposed by the criminal sanction of imprisonment and\r\ncriminal fines and additional penalties in the form of payment of replacement\r\nmoney because of violating article 2 Corruption Law. In the case that KPPU can’t\r\nbe imposed sanctions on the tender committee, KPK can accommodate with\r\ncracking down the perpetrators to criminal corruption justice system.\r\nSuggestions in this research are law enforcer can prioritize of criminal sanction as\r\na primum remidium, primarily in Anti Monopoly Law and Corruption Law. KPPU\r\nand KPK also can make a list of cases that have been handled together and\r\npublished to the public. Meanwhile, the central and regional government need to\r\nconduct training in the quality of human resources for the tender committee, and\r\nthe public must also be pro-active in reporting suspected violations in\r\nprocurement goods and government services to facilitate law enforcement\r\nofficials in investigating and prosecuting perpetrators.\r\nKeywords: Criminal Sanctions, Tender Conspiracy, Criminal Corruption,\r\nProcurement Goods and Government Services"^^ . "2020-08-06" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "KHAFI FERDINAND"^^ . "ADAM "^^ . "KHAFI FERDINAND ADAM "^^ . . . . . . "PENEGAKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERSEKONGKOLAN\r\nTENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan Putusan\r\nNomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst) (File PDF)"^^ . . . "1. Abstrak Skripsi Adam (Fix) - Adam Ferdinand.pdf"^^ . . . "PENEGAKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERSEKONGKOLAN\r\nTENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan Putusan\r\nNomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst) (File PDF)"^^ . . . "2. Skripsi Adam Final - Tanpa Bab Pembahasan (Fix) - Adam Ferdinand.pdf"^^ . . . "PENEGAKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERSEKONGKOLAN\r\nTENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan Putusan\r\nNomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst) (File PDF)"^^ . . . "PENEGAKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERSEKONGKOLAN\r\nTENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan Putusan\r\nNomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst) (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERSEKONGKOLAN\r\nTENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan Putusan\r\nNomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst) (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERSEKONGKOLAN\r\nTENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan Putusan\r\nNomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst) (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERSEKONGKOLAN\r\nTENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan Putusan\r\nNomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst) (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERSEKONGKOLAN\r\nTENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan Putusan\r\nNomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERSEKONGKOLAN\r\nTENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan Putusan\r\nNomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERSEKONGKOLAN\r\nTENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan Putusan\r\nNomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERSEKONGKOLAN\r\nTENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan Putusan\r\nNomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERSEKONGKOLAN\r\nTENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan Putusan\r\nNomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERSEKONGKOLAN\r\nTENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan Putusan\r\nNomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERSEKONGKOLAN\r\nTENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan Putusan\r\nNomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERSEKONGKOLAN\r\nTENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan Putusan\r\nNomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERSEKONGKOLAN\r\nTENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan Putusan\r\nNomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENEGAKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERSEKONGKOLAN\r\nTENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan Putusan\r\nNomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENEGAKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERSEKONGKOLAN\r\nTENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan Putusan\r\nNomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst) (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #76192 \n\nPENEGAKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERSEKONGKOLAN \nTENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH \n \n(Studi Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan Putusan \nNomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst)\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .