TY  - GEN
CY  - Universitas Lampung
ID  - eprints7633
UR  - http://digilib.unila.ac.id/7633/
A1  - Virda Altaria Putri, 0916021078
Y1  - 2015/02/05/
N2  - ABSTRAK

Pelanggaran hak asasi manusia kini menjadi persoalan penting yang harus
segera dibenahi dan segera diselesaikan oleh pemerintah. Pada kasus
pelanggaran HAM PT BSMI terhadap masyarakat Desa Sritanjung,
Kagungan Dalam dan Nipah Kuning Kabupaten Mesuji, berawal dari HGU
yang dimiliki PT BSMI untuk mengelola tanah warga. Minimnya pengelolaan
sumber daya alam yang sesuai dengan AMDAL sehingga masyarakat merasa
menderita selama 17 tahun. Selain itu, PT BSMI tidak melakukan realisasi
atas perjanjian plasma dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan perusahaan
menempatkan aparat keamanan negara yang dilengkapi persenjataan, terjadi
konflik yang berujung pada kematian satu orang masyarakat Kagungan
Dalam pada tanggal 10 November 2011.
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif.
Hasilnya menerangkan bahwa konflik ini menimbulkan analisa tiga aspek
secara mendasar yaitu agraria, sosial dan manajemen. Dari ketiga aspek
tersebut dikaitkan dengan fakta dan realita terhadap Kesenjangan yang terjadi
dilingkungan masyarakat, baik secara vertikal dan horizontal bahkan dengan
skema segitiga keterkaitan antara Pemerintah, perusahaan dan masyarakat.
Hal tersebutlah kemudian memunculkan dua aspek penting melalui
pendekatan HAM dan pendekatan lingkungan.
Ada dua hal penting yang dihasilkan dalam penelitian ini, pertama proses
konflik atau penyebab konflik sehingga memunculkan isu HAM antara lain:
(1) Kurang tegasnya pemerintah dalam penentuan batas kewenangan
pengelolalaan lahan, (2) Perusahaan Mengabaikan pejanjian RKL, RPL
dalam dokumen Amdal, (3) Pemahaman dan kepastian tentang Hukum atau
aturan berbeda, (4) Prilaku arogansi aparat keamanan, (5) Kendala Daerah
Otonami Baru (DOB) Kabupaten Mesuji, dan (6) Pendidikan dan ekonomi
masyarakat miskin.
Kedua, penelitian ini menghasilkan bagaimana peran pemerintah dalam
upaya penegakkan HAM antara lain: (1) Peran Kesbangpol, (2) Peran
pengawasan pemerintah terhadap perlakuan buruh, (3) Peran pemerintah
dalam melakukan pembinaan terhadap perusahaan dan masyarakat, serta (4)
Proses Regulasi ditolak masyarakat.
Keywoard : Peran Pemerintah, Konflik Agraria, Hak Asasi Manusia







ABSTRACT

Violations of Human Rights has become an important issue that must be
addressed and solved by the government. In the case of human rights violations
against the villagers PT.BSMI Sritanjung, Kagungan Dalam and Nipah Kuning
Mesuji District, originated from concession (HGU) owned by PT BSMI to
manage land residents. The lack of natural resources management in accordance
with the AMDAL so that people feel miserable for 17 years. In addition, PT.
BSMI not do realization of agreement plasma and welfare of the community. In
fact, the company put the state security apparatus equipped weapons coming into
conflict that led to the death of one person in the community Kagungan on
November 10, 2011.
This is a descriptive study using qualitative methods. The results explain that this
conflict raises a fundamental analysis of three aspects, namely Agricultural, Social
and Management. Of the three aspects are linked to the facts and reality of the
gaps that occur within the community, both vertically and horizontally even with
triangular scheme linkages between government, companies and society. This is
exactly then raises two important aspects of the human rights approach and the
environmental approach.
Two important things produced in this study, the first cause of the conflict or
conflicts that led to the issue of human rights, among others: (1) Less specifically
the government in determining the boundaries of land pengelolalaan authority, (2)
the Company Ignoring pejanjian RKL, RPL in the AMDAL documents, (3)
understanding and certainty about the law or the rules are different, (4) Behaviour
arrogance of the security forces, (5) New Otonami Regional Constraints (DOB)
Mesuji District, and (6) Education and the poor economy.
Second, this study resulted in the role of government in efforts to enforce human
rights, among others: (1) Role Kesbangpol, (2) the role of government oversight
of the treatment of workers, (3) The role of government in fostering the company
and the community, and (4) Regulatory Process rejected society.
Keywords: Role of Government, Agrarian Conflict, Human Rights
PB  - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
TI  - PERAN PEMERINTAH TERHADAP UPAYA PENEGAKAN HAM
DALAM KONFLIK AGRARIA PT BSMI DI KABUPATEN MESUJI
(Studi pada masyarakat Sritanjung, Kagungan Dalam Kecamatan
Tanjung Raya dan Nipah Kuning Kecamatan Mesuji)
AV  - restricted
ER  -