@misc{eprints76441,
           month = {Agustus},
           title = {PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
YANG MELAKUKAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN
PAKSA},
          author = {DIAH UTAMI  ARIANTI },
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG },
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2023},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/76441/},
        abstract = {Perkawinan paksa pada anak merupakan peristiwa yang marak terjadi dan hal ini
bertentangan dengan syarat sah perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam
undang-undang perkawinan. Data putusan Mahkamah Agung selama 2018-2022
menunjukkan terdapat 213 kasus pernikahan bermasalah akibat pemaksaan
perkawinan. Perkawinan yang melanggar syarat sah perkawinan ini maka dapat
diajukan permohonan pembatalan perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini
adalah bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan pada anak di bawah umur
karena kawin paksa dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah
umur yang melakukan pembatalan perkawinan karena kawin paksa.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan. Data yang
digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode
pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, serta diolah dengan metode
pengolahan data yaitu pemeriksaan data, verifikasi data, dan klasifikasi data..
Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa Akibat hukum yang timbul
dari pembatalan perkawinan karena kawin paksa pada anak di bawah umur adalah
perkawinan yang telah dilaksanakan dianggap tidak pernah ada dan mereka tidak
pernah menjadi sepasang suami istri. Perlindungan hukum preventif terdiri dari
banyaknya peraturan perundang-undangan dan lembaga yang telah diakomodir
oleh pemerintah. Sedangkan dalam perlindungan hukum represif, pihak yang
dirugikan dapat mengajukan tuntutan ke ranah litigasi. Bagi orang tua, hendaknya
tidak memaksakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan terhadap anaknya
yang belum dewasa dikarenakan setiap anak berhak untuk mendapatkan hak-hak
nya untuk bersekolah serta tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya.
Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Kawin Paksa, Anak}
}