TY  - THES
ID  - eprints76497
UR  - http://digilib.unila.ac.id/76497/
A1  - TOMMY , PERDANA PUTRA
Y1  - 2023/08/31/
N2  - Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi proses penyelenggaraan pemilu
idealnya dapat melaksanakan tugasnya secara professional. Akan tetapi pada
Pemilihan Walikota di Kota Bandar Lampung Tahun 2020 diduga Bawaslu
Provinsi Lampung tidak profesional. Penelitian ini membahas implikasi tindakan
penyelenggara pemilu yang tidak didasarkan pada prinsip profesional dan
penerapan prinsip profesional dalam penanganan pelanggaran administrasi yang
terjadi secara TSM. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.
Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisa
data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
implikasi tindakan penyelenggara pemilu yang tidak didasarkan pada prinsip
profesional adalah dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi etis maupun sanksi
pidana sesuai kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Saksi etis
dijatuhkan oleh DKPP melalui sidang etis, sedangkan sanksi pidana dijatuhkan
oleh Hakim Pengadilan melalui peradilan umum sesuai dengan tindak pidana
yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Penerapan prinsip profesional
penyelenggara pemilu dalam penanganan pelanggaran secara TSM telah
dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Lampung atas Pemilihan Walikota di Kota
Bandar Lampung Tahun 2020 yang dilakukan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan. Profesionalisme diterapkan dalam proses persidangan dan
proses pembuktian yang dilaksanakan secara berintegritas, tidak memiliki
kepentingan atau tendensi apapun selain melaksanakan kewenangan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Saran dalam penelitian ini adalah
Bawaslu Provinsi Lampung hendaknya secara konsisten terus menerapkan prinsip
profesional dalam penyelenggaraan pemilu. Penguatan integritas Bawaslu
hendaknya dioptimalkan secara bertahap dan berkelanjutan melalui pendidikan
dan pelatihan serta bimbingan teknis di bidang penanganan pelanggaran secara
TSM.
Kata Kunci: Prinsip Profesional, Pelanggaran TSM, Bawaslu.

Bawaslu as an institution that oversees the process of holding elections should
ideally be able to carry out their duties professionally, however during The Mayor
Election in Bandar Lampung City Year 2020, it was suspected that the Lampung
Province Bawaslu was not professional. This study discusses the implications of
the actions of election organizers who are not based on professional principles
and professional principles are applied in handling administrative violations that
occur in TSM. This research is a normative research with a statutory approach, a
conceptual approach, and a case approach. Data collection is done by literature
study and field study. Data analysis was carried out qualitatively. The results of
this study indicate that the implication of the actions of election organizers that
are not based on professional principles is that they can be subject to sanctions,
either in the form of ethical sanctions or criminal sanctions according to mistakes
committed by election organizers. Ethical witnesses were imposed by the DKPP
through an ethical trial, while criminal sanctions were imposed by court judges
through general courts in accordance with criminal acts committed by election
organizers. The application of the professional principles of election organizers in
handling violations in the TSM manner has been carried out by the Lampung
Province Bawaslu for the 2020 Mayor Election in Bandar Lampung City which
was carried out in accordance with statutory provisions. Professionalism is
applied in the trial process and the evidentiary process which is carried out with
integrity, does not have any interest or tendency other than exercising authority in
accordance with statutory regulations. The suggestion in this study is that the
Lampung Province Bawaslu should consistently apply professional principles in
the holding of elections. Strengthening the integrity of Bawaslu should be
optimized gradually and continuously through education and training as well as
technical guidance in the field of handling violations in a systematic and massive
structure.
Keywords: Professional Principles, TSM Violations, Bawaslu
PB  - UNIVERSITAS LAMPUNG
M1  - masters
TI  - PENERAPAN PRINSIP PROFESIONAL DALAM PENANGANAN
PELANGGARAN ADMINISTRASI YANG TERJADI SECARA
TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF
(Studi atas Pemilihan Walikota di Kota Bandar Lampung Tahun 2020)
AV  - restricted
ER  -