%A Annisya Bella
%T PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP
KEBOCORAN DATA NASABAH PADA PENERAPAN                      
SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK)


%X Sistem Layanan informasi Keuangan (SLIK) merupakan layanan yang
dinaungi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberikan kemudahan untuk
mencari dan mengatahui informasi debitur. SLIK memberikan kemudahan untuk
mengetahui data debitur tetapi SLIK juga memiliki kelemahan yang dapat
merugikan nasabah sehingga menimbulkan kerugian terhadap data pribadi nasabah
tersebut dan akan memicu penyalahgunaan data nasabah oleh pihak yang tidak
bertanggungjawab. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana       kewenangan OJK dalam pengaturan dan pengawasan laporan SLIK yang
mengalami kebocoran data nasabah dan bagaimana upaya OJK dalam mengatasi
kebocoran data nasabah pada penerapan SLIK. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan
tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan
data dilakukan dengan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan
pemeriksaan data, verifikasi data, dan sistematika data. Analisis data menggunakan
analisis kualitatif.    
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa OJK memiliki
kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan SLIK yang sudah diberlakukan
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan
dan Permintaan Informasi Debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan yang
tercantum dalam Pasal 31 dan OJK telah memberlakukan upaya preventif dan
represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh OJK yaitu berupa kegiatan sosialisasi
OJK dan edukasi keuangan, tindakan regulasi, analisis OJK dalam kesalahan
laporan SLIK, pelayanan OJK terhadap pengaduan konsumen, dan OJK
memberikan perlindungan terhadap nasabah, selain itu OJK melakukan upaya
perlindungan represif yaitu berupa penyelesaian yang dilakukan di pengadilan
maupun di luar pengadilan atau konsumen melakukan permohonan kepada OJK
untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen.


Kata Kunci : Kebocoran Data, Otoritas Jasa Keuangan, Sistem Layanan
                       Informasi Keuangan 
The Financial Information Services System (SLIK) is a service managed by
the Financial Services Authority (OJK) which makes it easy to find and find out
debtor information. SLIK makes it easy to find out debtor data, but SLIK also has
weaknesses that can be detrimental to customers, resulting in losses to the
customer's personal data and will trigger misuse of customer data by irresponsible
parties. The problem in this research is how the OJK has authority in regulating
and supervising SLIK reports that experience customer data leaks and how the OJK
attempts to overcome customer data leaks in the implementation of SLIK. 
The type of research used is normative legal research, with descriptive
research type. The problem approach in this research uses a qualitative approach.
The data used is secondary data. Data collection was carried out by literature
study. Data processing is carried out by data checking, data verification, and data
systematics. Data analysis uses qualitative analysis. 
The results of the research and discussion show that the OJK has the
authority to regulate and supervise SLIK which has been implemented in the
Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2017 concerning
Reporting and Requesting Debtor Information on the Financial Information
Services System as stated in Article 31 and the OJK has implemented preventive
and repressive efforts. Preventive efforts carried out by the OJK include OJK
socialization activities and financial education, regulatory actions, OJK analysis
of errors in SLIK reports, OJK services for consumer complaints, and OJK
providing protection to customers. Apart from that, OJK carries out repressive
protection efforts, namely in the form of settlements made in court or outside court
or consumers make requests to the OJK to facilitate the resolution of consumer
complaints. 

 
Keywords: Data Leakage, Financial Services Authority, Service System
Financial Information 


%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2023
%I FAKULTAS HUKUM
%L eprints76523