%0 Generic
%A Nendi , Aji Pangestu 
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2023
%F eprints:76624
%I ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
%T  AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN 2022  (Studi di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandar Lampung) 
%U http://digilib.unila.ac.id/76624/
%X   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, bahwa Partai Politik mendapatkan dana hibah dari APBN/APBD dengan perhitungan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilihan umum untuk digunakan  sebagai  pendidikan  politik  dan  kebutuhan  sekretariat  partai  dan  harus dipertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban dalam kurun waktu pertahun atau satu  periode  dan  akan  diaudit  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Tujuan  penelitian  ini adalah, untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan  yang sudah diterapkan di DPD PKS Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan teori Akuntabilitas Keuangan dari Rizal Djalil (2014:450) dengan Indikator, Integritas Keuangan, Pengungkapan, dan Ketaatan. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, sumber data diperoleh melalui observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Dari  hasil  penelitian,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandar  Lampung sudah menerapkan konsep akuntabilitas, dari  segi  waktu  pengunpulan  laporan,  format  pelaporan,  transparansi,  dan  penggunaan  bantuan keuangan  sudah  digunakan  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011 Tentang Partai Politik.     Kata Kunci : Partai Politik, Akuntabilitas Keuangan, dan Transparansi     Based  on  Law  Number  2  of  2011,  Political  Parties  receive  grant  funds  from  the  State  Budget (APBN) or Regional Budget (APBD) based on the calculation of the number of votes obtained in general elections. These funds are intended for political education and party secretariat needs. The parties are required to be accountable for these funds through an accountability report within a year or one term and the report will be audited by the Supreme Audit Agency Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). The purpose of this research is to determine the extent of financial management accountability  that  has  been  implemented  in  the  Regional  Leadership  Council  (DPD)  of  the Prosperous  Justice  Party  (PKS)  in  Bandar  Lampung  City.  This  study  employs  the  Financial Accountability  theory  by  Rizal  Djalil  (2014:450)  with  indicators  including  Financial  Integrity, Disclosure, and Compliance. The research method used is descriptive qualitative, and data sources are obtained through observation, interviews, and documentation. Based on the research findings, it can be concluded that the DPD of the  Prosperous Justice Party in  Bandar  Lampung City has implemented the concept of accountability. In terms of report submission timing, reporting format, transparency,  and  the  use  of  financial  assistance,  they  have  adhered  to  the  provisions  of  Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties.    Keywords : Political Party, Financial Accountability, and Transparency