@misc{eprints76644,
           month = {Oktober},
           title = {PERBANDINGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 10/POJK.05/2022 DAN PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016},
          author = {MELANDY PUTRI VIA},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2023},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/76644/},
        abstract = {Dasar hukum pinjaman berbasis teknologi informasi di Indonesia yaitu
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang kemudian dicabut
dan diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022
tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Tujuan
penelitian ini adalah memperbandingkan kedua peraturan tersebut dari segi istilah;
para pihak; bentuk badan hukum, kepemilikan, dan permodalan penyelenggara;
organ penyelenggara; pendaftaran dan perizinan usaha; batas maksimum
pemberian pinjaman dan/atau pendanaan; dan perjanjian.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan tipe
penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan perbandingan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode
pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Metode pengolahan data
dengan pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, sistematisasi data.
Serta analisis data secara kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perbandingan
antara kedua peraturan tersebut di atas diperoleh kesimpulan, bahwa ada beberapa
hal yang memiliki persamaan antara kedua peraturan tersebut yaitu dilihat dari
batas maksimum pemberian pinjaman dan/atau pendanaan; dan perjanjian serta
ada beberapa perbedaan dilihat dari segi istilah yang digunakan yaitu sebelumnya
menggunakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
diganti menjadi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; para
pihak yang terlibat khususnya pihak penyelenggara hanya dapat berbentuk badan
hukum Perseroan Terbatas saja yang sebelumnya dapat berbentuk Koperasi juga;
bentuk badan hukum penyelenggara yang sebelumnya berbentuk badan hukum
Perseroan Terbatas atau Koperasi menjadi hanya berbentuk Perseroan Terbatas
saja, kepemilikan penyelenggara yang sebelumnya tidak membatasi kepemilikan
saham oleh Warga Negara Asing menjadi dibatasi, dan permodalan penyelenggara
yang sebelumnya paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
rupiah) menjadi paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar);
organ penyelenggara yang sebelumnya hanya terdiri dari direksi dan dewan
komisaris menjadi bertambah oleh organ Dewan Pengawas Syariah; serta
pendaftaran dan perizinan yang sebelumnya didahului dengan permohonan
pendaftaran lalu melakukan permohonan perizinan kepada OJK, menjadi
langsung melakukan permohonan perizinan saja baru kemudian melakukan
permohonan pendaftaran sistem elektronik.
Kata kunci: Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
(LPBBTI), POJK Nomor 10/POJK.05/2022, POJK Nomor 77/POJK.01/2016}
}