@misc{eprints76698,
           month = {Juni},
           title = {ANALISIS HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN PASANGAN
SEDARAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Nomor 342/Pdt.G/2022/PA.Gdt)},
          author = {PUTRI AULIA  VINA },
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG },
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2023},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/76698/},
        abstract = {Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dengan memenuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan, apabila perkawinan dilaksanakan namun terdapat
larangan perkawinan yaitu adanya hubungan sedarah diantara mereka baik
dilakukan dengan sengaja ataupun tidak senngaja maka harus dilakukan
pembatalan perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana
alasan pembatalan perkawinan pasangan sedarah menurut kompilasi hukum
islam dan bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan pasangan sedarah
menurut kompilasi hukum islam.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
empiris kemudian disesuaikan dengan tipe yuridis deskriptif analitis. Narasumber
dalam penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang.
Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi
observasi/wawancara. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa alasan
pembatalan perkawinan sedarah yaitu perkawinan batal demi hukum jika
terdapat hubungan sedarah didalamnya, akibat hukum terhadap hubungan suami
isteri perkawinan dikatakan tidak sah karena melanggar larangan perkawinan
namun jika perkawinan dilakukan karena ketidaktahuan maka perkawina tersebut
tetaplah sah tetapi batal demi hukum dan dianggap tidak ada setelah adanya
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Begitupula dengan akibat
hukum terhadap anak, anak hasil perkawinan sedarah merupakan anak tidak sah
karena terlahir dari perkawinan yang tidak sah. Namun, jika perkawinan tersebut
dilakukan atas dasar ketidaktahuan maka anak tetap dianggap anak sah. Akibat
hukum terhadap harta bersama setelah adanya pembatalan, pembagian harta
bersama dibagi sama halnya dengan akibat hukum dari putusnya perkawinan
karena perceraian, yaitu masing-masing pihak berhak mendapatkan seperdua
dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
Kata kunci: Pembatalan Perkawinan, Perkawinan Sedarah, Kompilasi
Hukum Islamii}
}