The repository administrator has not yet configured an RDF license.
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 028/PUU-XI/2013 TENTANG PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN TERHADAP AKTA PENDIRIAN KOPERASI
ABSTRAK Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, berlaku selama 20 tahun di Indonesia, sampai pada tanggal 30 Oktober 2012 pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Pemerintah berharap undang-undang ini secara konsekwen dan konsisten akan menjadikan koperasi Indonesia semakin dipercaya, kuat, sehat, mandiri, dan tangguh serta bermanfaat bagi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pada tanggal 28 Mei 2013 Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, karena Mahkamah Konstitusi menganggap undang-undang ini bertentangan dengan UUD 1945, sehingga undang-undang ini tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara untuk mengisi kekosongan hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 berlaku lagi untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya undang-undang koperasi. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaiman implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028/PUU-XI terhadap koperasi yang sudah memiliki akta pendirian berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan terhadap koperasi yang sedang dalam proses pendirian dan apakah akibat hukum dari perikatan yang sudah dilakukan oleh koperasi yang mempunyai akta pendirian atau akta perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis koperasi yang telah didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, dan keberadaan koperasi yang masih dalam proses pendirian dan akibat dari perikatan yang sudah dilakukan oleh koperasi. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif, yang meneliti hukum tertulis dari berbagai aspek. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yang menguraikan keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu. Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya bagi koperasi yang sudah memiliki akta pendirian berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, wajib mengadakan perubahan dan bagi koperasi yang sedang dalam proses pendiriah harus kembali kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Perikatan dilakukan koperasi yang mempunyai akta berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tetap sah dan mengikat. Kata Kunci: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi, Pembatalan Undang-Undang Koperasi, Akta Pendirian Koperasi. ABSTRACT ABSTRACT Constitution of 1945, particularly Article 33 Clause (1), states that the economy shall be organized as a common endeavor based upon the principle of the family system. The explanation of Article 33 elaborates that public welfare is prioritized than individual welfare and the suitable form of company is cooperation. Act number 25 in 1992 about cooperation was enacted for 20 years in Indonesia until October 30th 2012, and then government provisioned Act number 17 in 2012 about cooperation. The government expected that this Act would be consequent and consistent to make cooperation in Indonesia to be more trusted, stronger, healthier, autonomous, and firm, and useful for its members, especially common public. In May 28th 2013, the constitutional court nullified Act number 17 in 2012, because the constitutional court considered this law was against Constitution of 1945, so that this Act was not legally enforceable, and for temporary the Act number 25 III 1992 was enacted again until new Act of cooperation to be provisioned. The problems in this research were how did the implications of Decree of Constitutional Court number ,028IPUU-XI for the cooperation which had establishment act based on Act number 12 in 2012 and toward those cooperation in process of establishment, and what were legal consequences from legal engagement had been done by cooperation which had establishment act based on Act number 17 in 2012. The objective of this research was to find out and to analyze cooperation which had been established based on Ad Humber 17 in 2012, and the existences of cooperation which were still in progress of establishment and legal consequences of legal engagement ~d~ been conducted by cooperation. This research belonged to normative research which studied written law from varying aspects. This was a descriptive research which explain prevailing legal conditions in particular locations and time. The conclusion of this research was that for the cooperation which had not yet had establishment act based Act number 17 in 2012, it was obligatory for the cooperation to make amendment, and for the cooperation being in the process of establishment should refer back to Act number 25 in 1992 about cooperation. Legal engagement had been conducted by cooperation with act of establishment based on Act number 17 in 2012 remained to valid and legally engaging. Keywords: implication of decree of Constitutional Court, nullification of Act of Cooperation, establishment act of cooperation
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 028/PUU-XI/2013 TENTANG PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN TERHADAP AKTA PENDIRIAN KOPERASI (File PDF)
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 028/PUU-XI/2013 TENTANG PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN TERHADAP AKTA PENDIRIAN KOPERASI (Other)
HTML Summary of #7671 IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 028/PUU-XI/2013 TENTANG PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN TERHADAP AKTA PENDIRIAN KOPERASI
Hukum Pidana