TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints76780
UR  - http://digilib.unila.ac.id/76780/
A1  - SEPTA , MERANDO BAHERDA PUTRA
Y1  - 2023/10/17/
N2  - Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan
kebijakan pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
dalam proses pemerintahan dan pelayanan publik. Pelaksanaan SPBE di Kota Bandar
Lampung belum didasarkan pada Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota,
sehinggga masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
SPBE. Permasalahan penelitian: Bagaimanakah penyelenggaraan SPBE terhadap
pelayanan publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung
dan apakah faktor-faktor yang menghambat penyelenggaraan SPBE terhadap
pelayanan publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung?
Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan
empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi pustaka.
Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelenggaraan SPBE terhadap pelayanan
publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung telah
dilaksanakan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandar Lampung
seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Badan Kepegawaian Daerah serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta/
pelaku usaha, namun demikian penyelenggaraannya belum optimal. Hal ini diketahui
dari Indeks SPBE Kota Bandar Lampung yang dikeluarkan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2021 masih masuk dalam
kategori kurang. Selain itu Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator belum
mencapai target. Faktor-faktor yang menjadi penghambat penyelenggaraan SPBE
terhadap pelayanan publik adalah belum adanya kebijakan internal (produk hukum)
terkait Tata Kelola SPBE, masih belum sinergisnya pelaksanaan SPBE oleh OPD
dan keterbatasan SDM Pengelola SPBE pada OPD di Kota Bandar Lampung
Saran dalam penelitian ini adalah: Pemerintah Kota Bandar Lampung agar
memberlakukan regulasi/kebijakan berupa peraturan yang dapat menjadi dasar
hukum dalam penyelenggaraan SPBE. Dinas Komunikasi dan Informatika agar
menganggarkan biaya penyelenggaraan SPBE dan meningkatkan SDM pengelola
SPBE dari segi kualitas maupun kuantitas.
Kata Kunci: Penyelenggaraan, SPBE, Pelayanan Publik

Implementation of an Electronic-Based Government System (SPBE) is a government
policy in utilizing information and communication technology in government
processes and public services. The implementation of SPBE in Bandar Lampung City
is not yet based on Regional Regulations or Mayor Regulations, so it still refers to
Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning SPBE. The problem in this
research are: How is SPBE implemented for public services at the Bandar Lampung
City Communication and Information Service and what are the factors that hinder
the implementation of SPBE for public services at the Bandar Lampung City
Communication and Information Service?
The problem approach used is a normative and empirical juridical approach. Data
collection was carried out using field studies and literature studies. The data
analysis used is qualitative juridical analysis.
The results of this research show that the implementation of SPBE for public services
by the Bandar Lampung City Communication and Information Service has been
implemented between Regional Apparatus Organizations such as the Population and
Civil Registry Service, the One Stop Integrated Services Service and the Regional
Civil Service Agency and involves the community and the private sector/ business
actors, however, implementation is still not optimal This is known from the Bandar
Lampung City SPBE Index issued by the Minister for Administrative Reform and
Bureaucratic Reform in 2021, which is still in the deficient category. Apart from that,
the obtained Maturity Level Indicator Values on SPBE have also not reached the
target. Factors that hinder the implementation of SPBE for public services are the
absence of internal policies (regulation) related to SPBE Governance, the lack of
synergy in the implementation of SPBE by OPDs and limited human resources for
SPBE Managers in OPDs in Bandar Lampung City
The suggestions in this research are: The Bandar Lampung City Government should
implement regulations/policies in the form of regulations that can become the legal
basis for implementing SPBE. The Department of Communication and Information
should budget the costs of organizing SPBE and improve the human resources
managing SPBE in terms of quality and quantity.
Keywords: Implementation, SPBE, Public Services
PB  - FAKULTAS HUKUM
TI  - PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
(Studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung) 
AV  - restricted
ER  -