<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "PERILAKU KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN\r\nBERMOTOR (PKB) TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA"^^ . "Perpajakan memiliki peran yang sangat signifikan dalam negara, terutama dalam\r\npenyelenggaraan pembangunan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara\r\nuntuk membiayai semua pengeluaran termasuk biaya pembangunan. Kepatuhan\r\npajak menjadi subjek penting untuk perpajakan pribadi dan perusahaan di negara\r\nmaju dan berkembang. Kepatuhan pajak menekankan tanggung jawab wajib pajak\r\nuntuk melaporkan pendapatan dan menentukan kewajiban pajak.\r\nPersepsi Wajib Pajak tentang keadilan pajak sangat penting, karena individu akan\r\nlebih bersedia untuk mematuhi pajak apabila mereka menganggap pajak itu adil.\r\nOleh karena itu, sikap Wajib Pajak terhadap keadilan suatu sistem perpajakan\r\ndikenal sebagai salah satu faktor efektif yang dapat meningkatkan kepatuhan.\r\nPenelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang sikap wajib pajak di Indonesia\r\nyang diduga dipengaruhi oleh keadilan pajak dan kepercayaan pada pemerintah.\r\nSelain itu, penelitian ini memeriksa faktor patriotisme dan kebijakan pemutihan\r\npajak yang diduga memoderasi hubungan sikap wajib pajak terhadap niat\r\nkepatuhan pajak.\r\nSampel pada penelitian ini adalah wajib pajak pada kendaraan bermotor (roda 4\r\ndan roda 2). Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling terhadap\r\nenam provinsi yang termasuk kategori tinggi yaitu Provinsi Jawa Timur dan\r\nSumatera Utara, kategori sedang yaitu Provinsi Lampung dan Kalimantan Selatan,\r\ndan kategori rendah yaitu Provinsi Papua dan Maluku Utara sebanyak 884\r\nresponden. Data diolah menggunakan structural equation modeling dengan\r\naplikasi LISREL.\r\nPengaruh kepercayaan pada pemerintah lebih tinggi daripada keadilan pajak\r\nterhadap sikap wajib pajak pada Provinsi Jawa Timur, Sumatera Utara, Lampung,\r\nKalimantan Selatan, Papua, dan Maluku Utara. Kemudian, pengaruh keadilan\r\npajak lebih tinggi daripada kepercayaan pada pemerintah terhadap niat kepatuhan\r\npajak pada Provinsi Sumatera Utara, dan Lampung. Selanjutnya, pengaruh\r\nkepercayaan pada pemerintah lebih tinggi daripada keadilan pajak terhadap niat\r\nkepatuhan pajak pada Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Papua, dan\r\nMaluku Utara. Sikap wajib pajak terhadap niat kepatuhan pajak dengan nilai\r\ntertinggi terletak pada Provinsi Papua, sedangkan nilai terendah terletak pada\r\nLampung dan Maluku Utara. Selain itu, dari dua faktor yang diduga dapat\r\nmemperkuat pengaruh sikap terhadap niat kepatuhan pajak yaitu faktor\r\npatriotisme dan kebijakan pemutihan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa\r\npada Provinsi Jawa Timur, Lampung dan Papua lebih tinggi diperkuat oleh faktor\r\nkebijakan pemutihan pajak dibandingkan dengan patriotisme. Provinsi Sumatera\r\nUtara, Kalimantan Selatan, dan Maluku Utara lebih tinggi diperkuat oleh faktor\r\npatriotisme dibandingkan dengan kebijakan pemutihan pajak.\r\nKata Kunci : keadilan pajak, kepercayaan pada pemerintah, sikap wajib pajak,\r\n niat kepatuhan pajak, kebijakan pemutihan pajak\r\nTaxation has a very significant role in the country, especially in organizing\r\ndevelopment. Tax is a source of state revenue to finance all expenses including\r\ndevelopment costs. Tax compliance is an important subject for personal and\r\ncorporate taxation in developed and developing countries. Tax compliance\r\nemphasizes the responsibility of taxpayers to report income and determine tax\r\nliabilities.\r\nTaxpayers' perception of tax fairness is very important, because individuals will\r\nbe more willing to comply with taxes if they consider taxes to be fair. Therefore,\r\ntaxpayer attitudes towards the fairness of a tax system are recognized as one of the\r\neffective factors that can increase compliance. This study aims to elaborate on the\r\nattitudes of taxpayers in Indonesia, which are thought to be influenced by tax\r\nfairness and trust in government. In addition, this study examines the factors of\r\npatriotism and tax bleaching policies that are thought to moderate the relationship\r\nbetween taxpayer attitudes and tax compliance intentions. The sample in this\r\nstudy were taxpayers on motorized vehicles (4-wheeled and 2-wheeled). The\r\nsample determination used purposive sampling technique of six provinces in the\r\nhigh category, namely East Java and North Sumatra Provinces, the medium\r\ncategory, namely Lampung and South Kalimantan Provinces, and the low\r\ncategory, namely Papua and North Maluku Provinces, totaling 884 respondents.\r\nData were processed using structural equation modeling with the LISREL\r\napplication.\r\nThe effect of trust in government is higher than tax justice on taxpayer attitudes in\r\nEast Java, North Sumatra, Lampung, South Kalimantan, Papua, and North\r\nMaluku Provinces. Then, the effect of tax justice is higher than trust in\r\ngovernment on tax compliance intentions in North Sumatra Province, and\r\nLampung. Furthermore, the effect of trust in government is higher than tax justice\r\non tax compliance intentions in East Java, South Kalimantan, Papua, and North\r\nMaluku Provinces. The attitude of taxpayers towards tax compliance intentions\r\nwith the highest value is located in Papua Province, while the lowest value is\r\nlocated in Lampung and North Maluku. In addition, of the two factors that are\r\nthought to strengthen the influence of attitudes on tax compliance intentions,\r\nnamely the patriotism factor and the tax bleaching policy. The results showed that\r\nthe provinces of East Java, Lampung and Papua were more highly strengthened\r\nby the tax bleaching policy factor compared to patriotism. The provinces of North\r\nSumatra, South Kalimantan, and North Maluku are more highly strengthened by\r\nthe patriotism factor compared to the tax bleaching policy.\r\nKeywords: tax justice, trust in government, taxpayer attitudes,\r\n tax compliance intention, tax bleaching policy"^^ . "2023-11-22" . . . . . "FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS"^^ . . . . . . . "Aloisius Gonjales Nainggolan "^^ . "Josua "^^ . "Aloisius Gonjales Nainggolan Josua "^^ . . . . . . "PERILAKU KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN\r\nBERMOTOR (PKB) TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA (File PDF)"^^ . . . "MARINDO KURNIAWAN_ABSTRAK.pdf"^^ . . . "PERILAKU KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN\r\nBERMOTOR (PKB) TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA (File PDF)"^^ . . . "PERILAKU KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN\r\nBERMOTOR (PKB) TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA (File PDF)"^^ . . . "MARINDO KURNIAWAN_TANPA PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "PERILAKU KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN\r\nBERMOTOR (PKB) TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERILAKU KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN\r\nBERMOTOR (PKB) TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "PERILAKU KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN\r\nBERMOTOR (PKB) TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERILAKU KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN\r\nBERMOTOR (PKB) TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERILAKU KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN\r\nBERMOTOR (PKB) TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERILAKU KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN\r\nBERMOTOR (PKB) TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERILAKU KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN\r\nBERMOTOR (PKB) TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERILAKU KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN\r\nBERMOTOR (PKB) TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "PERILAKU KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN\r\nBERMOTOR (PKB) TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "PERILAKU KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN\r\nBERMOTOR (PKB) TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "PERILAKU KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN\r\nBERMOTOR (PKB) TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "PERILAKU KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN\r\nBERMOTOR (PKB) TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERILAKU KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN\r\nBERMOTOR (PKB) TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERILAKU KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN\r\nBERMOTOR (PKB) TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERILAKU KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN\r\nBERMOTOR (PKB) TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #77157 \n\nPERILAKU KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN \nBERMOTOR (PKB) TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA\n\n" . "text/html" . . . "330 Ekonomi" . .