%A Aloisius Gonjales Nainggolan  Josua 
%T PERILAKU KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR (PKB) TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA
%X Perpajakan memiliki peran yang sangat signifikan dalam negara, terutama dalam
penyelenggaraan pembangunan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara
untuk membiayai semua pengeluaran termasuk biaya pembangunan. Kepatuhan
pajak menjadi subjek penting untuk perpajakan pribadi dan perusahaan di negara
maju dan berkembang. Kepatuhan pajak menekankan tanggung jawab wajib pajak
untuk melaporkan pendapatan dan menentukan kewajiban pajak.
Persepsi Wajib Pajak tentang keadilan pajak sangat penting, karena individu akan
lebih bersedia untuk mematuhi pajak apabila mereka menganggap pajak itu adil.
Oleh karena itu, sikap Wajib Pajak terhadap keadilan suatu sistem perpajakan
dikenal sebagai salah satu faktor efektif yang dapat meningkatkan kepatuhan.
Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang sikap wajib pajak di Indonesia
yang diduga dipengaruhi oleh keadilan pajak dan kepercayaan pada pemerintah.
Selain itu, penelitian ini memeriksa faktor patriotisme dan kebijakan pemutihan
pajak yang diduga memoderasi hubungan sikap wajib pajak terhadap niat
kepatuhan pajak.
Sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak pada kendaraan bermotor (roda 4
dan roda 2). Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling terhadap
enam provinsi yang termasuk kategori tinggi yaitu Provinsi Jawa Timur dan
Sumatera Utara, kategori sedang yaitu Provinsi Lampung dan Kalimantan Selatan,
dan kategori rendah yaitu Provinsi Papua dan Maluku Utara sebanyak 884
responden. Data diolah menggunakan structural equation modeling dengan
aplikasi LISREL.
Pengaruh kepercayaan pada pemerintah lebih tinggi daripada keadilan pajak
terhadap sikap wajib pajak pada Provinsi Jawa Timur, Sumatera Utara, Lampung,
Kalimantan Selatan, Papua, dan Maluku Utara. Kemudian, pengaruh keadilan
pajak lebih tinggi daripada kepercayaan pada pemerintah terhadap niat kepatuhan
pajak pada Provinsi Sumatera Utara, dan Lampung. Selanjutnya, pengaruh
kepercayaan pada pemerintah lebih tinggi daripada keadilan pajak terhadap niat
kepatuhan pajak pada Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Papua, dan
Maluku Utara. Sikap wajib pajak terhadap niat kepatuhan pajak dengan nilai
tertinggi terletak pada Provinsi Papua, sedangkan nilai terendah terletak pada
Lampung dan Maluku Utara. Selain itu, dari dua faktor yang diduga dapat
memperkuat pengaruh sikap terhadap niat kepatuhan pajak yaitu faktor
patriotisme dan kebijakan pemutihan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pada Provinsi Jawa Timur, Lampung dan Papua lebih tinggi diperkuat oleh faktor
kebijakan pemutihan pajak dibandingkan dengan patriotisme. Provinsi Sumatera
Utara, Kalimantan Selatan, dan Maluku Utara lebih tinggi diperkuat oleh faktor
patriotisme dibandingkan dengan kebijakan pemutihan pajak.
Kata Kunci : keadilan pajak, kepercayaan pada pemerintah, sikap wajib pajak,
 niat kepatuhan pajak, kebijakan pemutihan pajak
Taxation has a very significant role in the country, especially in organizing
development. Tax is a source of state revenue to finance all expenses including
development costs. Tax compliance is an important subject for personal and
corporate taxation in developed and developing countries. Tax compliance
emphasizes the responsibility of taxpayers to report income and determine tax
liabilities.
Taxpayers' perception of tax fairness is very important, because individuals will
be more willing to comply with taxes if they consider taxes to be fair. Therefore,
taxpayer attitudes towards the fairness of a tax system are recognized as one of the
effective factors that can increase compliance. This study aims to elaborate on the
attitudes of taxpayers in Indonesia, which are thought to be influenced by tax
fairness and trust in government. In addition, this study examines the factors of
patriotism and tax bleaching policies that are thought to moderate the relationship
between taxpayer attitudes and tax compliance intentions. The sample in this
study were taxpayers on motorized vehicles (4-wheeled and 2-wheeled). The
sample determination used purposive sampling technique of six provinces in the
high category, namely East Java and North Sumatra Provinces, the medium
category, namely Lampung and South Kalimantan Provinces, and the low
category, namely Papua and North Maluku Provinces, totaling 884 respondents.
Data were processed using structural equation modeling with the LISREL
application.
The effect of trust in government is higher than tax justice on taxpayer attitudes in
East Java, North Sumatra, Lampung, South Kalimantan, Papua, and North
Maluku Provinces. Then, the effect of tax justice is higher than trust in
government on tax compliance intentions in North Sumatra Province, and
Lampung. Furthermore, the effect of trust in government is higher than tax justice
on tax compliance intentions in East Java, South Kalimantan, Papua, and North
Maluku Provinces. The attitude of taxpayers towards tax compliance intentions
with the highest value is located in Papua Province, while the lowest value is
located in Lampung and North Maluku. In addition, of the two factors that are
thought to strengthen the influence of attitudes on tax compliance intentions,
namely the patriotism factor and the tax bleaching policy. The results showed that
the provinces of East Java, Lampung and Papua were more highly strengthened
by the tax bleaching policy factor compared to patriotism. The provinces of North
Sumatra, South Kalimantan, and North Maluku are more highly strengthened by
the patriotism factor compared to the tax bleaching policy.
Keywords: tax justice, trust in government, taxpayer attitudes,
 tax compliance intention, tax bleaching policy
%D 2023
%I FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
%L eprints77157