@misc{eprints77300,
           month = {Desember},
           title = {PERBANDINGAN KEBIJAKAN IMIGRASI AMERIKA SERIKAT DI
PERBATASAN MEKSIKO - AS ERA PEMERINTAHAN BARACK
OBAMA DAN DONALD TRUMP},
          author = {KUSUMA NINGRUM CANHAYANINGTYAS},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK },
            year = {2023},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/77300/},
        abstract = {Kebijakan imigrasi Amerika Serikat (AS) di perbatasan Meksiko-AS
selama era pemerintahan Barack Obama dan Donald Trump memiliki pendekatan
yang berbeda. Dalam menanggulangi arus imigrasi yang masuk, pemerintah AS
melakukan beberapa kebijakan seperti penegakan hukum imigrasi dan
perlindungan perbatasan. Pada masa pemerintahan Obama, ia membuat kebijakan
seperti Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) dalam mengatasi isu
imigrasi dengan pendekatan yang inklusif. Namun, Trump justru membatalkan
program DACA dan membuat kebijakan penegakan hukum imigrasi yang lebih
keras dan ketat seperti zero tolerance. Penelitian ini bertujuan untuk
membandingkan kebijakan imigrasi AS di perbatasan Meksiko-AS pada masa
pemerintahan Presiden Barack Obama dan Donald Trump tahun 2009-2019.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada
riset historical comparative. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder.
Teori yang digunakan ialah kebijakan luar negeri dengan menganalisis instrumen
kebijakan luar negeri serta menggunakan perbandingan kebijakan luar negeri
dengan metode single-country.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat persamaan dalam
kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahan Obama dan Trump yaitu samasama menerapkan penegakan hukum imigrasi. Namun keduanya memiliki
perbedaan pada pendekatan kebijakan yang dilakukan. Selain itu, kebijakan yang
dibuat oleh Obama terlihat mengedepankan instrumen sosialisasi dan koersif
sedangkan kebijakan yang dibuat oleh Trump cenderung menggunakan instrumen
koersif dan intervensi.
Kata Kunci : imigrasi, penegakan hukum imigrasi, instrumen, kebijakan Obama,
kebijakan Trump}
}