%0 Generic
%A WINANDA , ARYANDINI
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2024
%F eprints:78114
%I FAKULTAS HUKUM
%T ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK  PIDANA TIPU MUSLIHAT PERSETUBUHAN ANAK  YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)
%U http://digilib.unila.ac.id/78114/
%X Persetubuhan merupakan kejahatan yang meresahkan masyarakat Indonesia dan  mempunyai tingkat penanganan yang serius dan mengundang fear of crime  (ketakutan pada kejahatan) dalam masyarakat, dimana hal itu menimbulkan rasa  tidak aman pada masyarakat. Persetubuhan terhadap anak di bawah umur telah  diatur pada Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2014 perubahan  atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81  Undang-Undang Perlindungan Anak ini menata secara umum perbuatan yang  dilakukan pelaku persetubuhan terhadap anak dengan menerangkan perbuatan  pelaku yang melakukan kekerasan atau ancaman kekeresan dengan cara-cara  seperti siasat tipu muslihat, kebohongan atau dengan menggunakan bujukan rayu  untuk melakukan atau membiarkan anak melakukan persetubuhan. Salah satu  contoh kasus tipu muslihat persetubuhan anak pada Putusan Pengadilan Nomor:  1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk. Seorang anak melakukan persetubuhan dengan  menggunakan cara tipu muslihat terhadap sesama anak yang masih berusia 14  tahun.  Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang  merujuk pada teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan  perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Data dikumpulkan  melalui studi pustaka (library research) dan wawancara mendalam (interview).  Narasumber yang terlibat dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri  Tanjung karang, Jaksa Kejaksaan Negeri Tanjung Karang, dan Dosen dari Bagian  Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data yang  digunakan pada skripsi ini adalah analisis kualitatif.  Berdasarkan hasil yang diperoleh penulis setelah melakukan penelitian ini adalah  Majelis Hakim dalam perkara ini menggunakan dasar pertimbangan hakim bersifat  yuridis dan non yuridis dalam pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana  persetubuhan. Terdakwa telah melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  menjadi Undang-Undang. Hal tersebut yang menjadi dasar hakim dalam  memberikan pidana kepada Anak Pelaku berupa pidana penjara selama 1 (satu)  tahun dan 3 (tiga) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Bandar  Lampung di Masgar dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)  dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pelatihan kerja  selama 2 (Dua) Bulan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) di  Desa Hurun Pesawaran. Hukuman terhadap Anak Pelaku dalam putusan ini  menggunakan prinsip teori tujuan/relatif, dimana tujuan dari hukuman itu sendiri  adalah mencapai manfaat, dengan kata lain hukuman yang diberikan kepada  terdakwa bukan untuk membalas tindak kejahatannya, tetapi untuk mendidik  masyarakat agar memiliki perilaku yang lebih baik dan untuk menegakkan hukum  demi keamanan masyarakat serta mencegah terulangnya kejahatan yang sama.    Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini yaitu diharapkan kepada  para penegak hukum agar lebih memperhatikan duduk perkara yang berkaitan  dengan perbuatan persetubuhan terlebih jika yang menjadi korban adalah anak.  Anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan harus mendapatkan perhatian  khusus yang lebih dari orang tua dan orang-orang di lingkungan sekitarnya agar  anak tersebut dapat berkembang lebih baik. Pasal 5 Ayat (1) tentang Kekuasaan  Kehakiman hakim diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai  hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Artinya  hakim juga harus mempertimbangkan kerugiaan dan dampak dari korban yang  mengalami kejahatan seksual.    Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tipu Muslihat, Persetubuhan Anak