@misc{eprints78136,
           month = {Januari},
           title = {REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMIDANAAN
PENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI
BERBASIS PANCASILA},
          author = {SUSANTO GATOT },
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2024},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/78136/},
        abstract = {Kondisi saat ini hampir seluruh putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach van
gewijsde) memberikan sanksi terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri berupa pidana
penjara, padahal sesuai ketentuan Pasal 54, Pasal 103, Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-
Undang Narkotika, bahwa terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dapat diberikan
sanksi berupa rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Akan tetapi dalam
implementasinya ketentuan tentang rehabilitasi tersebut jarang dilakukan dalam putusan hakim,
sehingga putusan hakim kurang memenuhi rasa keadilan dan kurang sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kondisi eksisting politik
hukum pemidanaan Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri? mengapa nilai Pancasila perlu
diaktualisasikan dan diimplementasikan dalam mengatasi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri
di Indonesia? serta bagaimanakah rekonstruksi politik hukum pemidanaan dalam mengatasi Penyalah
Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri berbasis Pancasila?
Penelitian disertasi ini lebih bersifat hukum normatif dengan ditunjang penelitian hukum empiris.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan
perbandingan (comparative approach). Penelitian ini juga menggunakan analisis data deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, kondisi eksisting politik hukum pemidanaan
Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri masih belum sesuai dengan politik hukum pemidanaan
sebagaimana yang diharapkan oleh pembentuk UU Narkotika, oleh karena hampir seluruhnya masih
dilakukan dengan memberikan efek jera yaitu dengan memberikan sanksi berupa pidana penjara,
bukan sanksi berupa rehabilitasi. kedua, nilai-nilai Pancasila sangat urgent untuk diaktualisasikan dan
diimplementasikan dalam mengatasi penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri serta untuk
memutuskan rantai permasalahan Narkotika karena nilai-nilai Pancasila pada prinsipnya adalah untuk
menjaga kredibilitas budaya dan sikap bangsa Indonesia serta memberikan dampak yang besar bagi
pendidikan moral dan karakter bangsa. ketiga, rekonstruksi politik hukum pemidanaan dalam
mengatasi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri berbasis nilai Pancasila adalah dengan
mengubah rumusan Pasal 127 UU Narkotika agar tidak ada lagi inkonsistensi pada ancaman
pidananya dan tidak menimbulkan masalah dalam implementasinya, menambah pasal tentang tujuan
dan pedoman pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri untuk mengurangi
terjadinya disparitas putusan hakim, menambah pasal tentang pembedaan perlakuan terhadap
Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri yaitu melakukan pemeriksaan dengan Acara
Pemeriksaan Singkat agar pemeriksaannya menjadi lebih simpel, dan menambah pasal tentang wajib
dilakukannya asesmen terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri agar tidak lagi terjadi
diskriminasi terhadap pelaku.
Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri sejak tahap
penyidikan hingga persidangan tidak dilakukan penahanan, bentuk surat dakwaannya adalah dakwaan
tunggal, pemeriksaannya dilakukan dengan Acara Singkat. Nilai-nilai Pancasila harus
diaktualisasikan dan diimplementasikan, serta rekonstruksi terhadap UU Narkotika yang mengatur
tentang hukum pidana materiil dan hukum pidana formil terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi
Diri Sendiri harus segera direalisasikan agar putusan yang dijatuhkan lebih memberikan kepastian
hukum, kemanfaatan dan keadilan, serta lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Kata Kunci: Narkotika, Bagi Diri Sendiri, Pemidanaan, Politik Hukum, Pancasila.
The current situation is that almost all judge's decisions which have permanent legal force (inkrach
van gewijsde) provide sanctions for self-abusers of narcotics in the form of imprisonment, even
though in accordance with the provisions of Article 54, Article 103, Article 127 paragraph (2) and
Paragraph (3) The Narcotics Law states that those who abuse narcotics themselves can be given
sanctions in the form of rehabilitation, both medical rehabilitation and social rehabilitation.
However, in its implementation, provisions regarding rehabilitation are rarely implemented in
judges' decisions, so that judges' decisions do not fulfill a sense of justice and are less in line with the
values of Pancasila. The problem in this research is what is the existing political and legal condition
for punishing narcotics abusers for themselves? Why do Pancasila values need to be actualized in
overcoming self-narcotics abusers in Indonesia? and what is the political construction of criminal
law in dealing with self-use of narcotics based on Pancasila?.
This dissertation research is more normative legal in nature, supported by empirical legal research.
The research approach used is a case approach and a comparative approach. This research also
uses descriptive data analysis.
The results of this research show that, first, the existing condition of the legal politics of
criminalizing those who abuse narcotics for themselves is still not in accordance with the legal
politics of criminal punishment as expected by the creators of the Narcotics Law, because almost all
of it is still carried out by providing a deterrent effect, namely by providing sanctions in the form of
criminal penalties, prison, not sanctions in the form of rehabilitation secondly, Pancasila values are
very urgent to be actualized and implemented in overcoming narcotics abuse for oneself and to break
the chain of narcotics problems because Pancasila values in principle are to maintain the cultural
credibility and attitudes of the Indonesian nation and have a big impact on moral education and
national character third, reconstruction of the politics of criminal law in dealing with self-abusing
narcotics based on Pancasila values, namely by changing the formulation of Article 127 of the
Narcotics Law so that there are no longer any inconsistencies in the criminal threat and does not
cause problems in its implementation, adding an article regarding the objectives and guidelines for
punishing drug abusers. Narcotics for oneself to reduce the occurrence of disparities in judge's
decisions, adding an article about differentiating treatment for narcotics abusers for themselves,
namely carrying out examinations using a Short Examination Procedure so that the examination
becomes simpler, and adding an article about mandatory assessment of narcotics abusers for oneself
so that discrimination no longer occurs against perpetrators.
The suggestion in this research is that it is better for Narcotics Abusers to be detained themselves
from the investigation stage until the trial, the form of the indictment is a single indictment, the
examination is carried out using a Short Procedure. The values of Pancasila must be actualized and
implementation, as well as the reconstruction of the Narcotics Law which regulates material criminal
law and formal criminal law against Self-Users of Narcotics must be immediately realized so that the
decisions handed down provide more legal certainty, benefit and justice, and are more in line with
values. -Pancasila values.
Keywords: Narcotics, For Yourself, Punishment, Legal Politics, Pancasila.}
}