<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMIDANAAN\r\nPENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI\r\nBERBASIS PANCASILA"^^ . "Kondisi saat ini hampir seluruh putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach van\r\ngewijsde) memberikan sanksi terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri berupa pidana\r\npenjara, padahal sesuai ketentuan Pasal 54, Pasal 103, Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-\r\nUndang Narkotika, bahwa terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dapat diberikan\r\nsanksi berupa rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Akan tetapi dalam\r\nimplementasinya ketentuan tentang rehabilitasi tersebut jarang dilakukan dalam putusan hakim,\r\nsehingga putusan hakim kurang memenuhi rasa keadilan dan kurang sesuai dengan nilai-nilai\r\nPancasila. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kondisi eksisting politik\r\nhukum pemidanaan Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri? mengapa nilai Pancasila perlu\r\ndiaktualisasikan dan diimplementasikan dalam mengatasi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri\r\ndi Indonesia? serta bagaimanakah rekonstruksi politik hukum pemidanaan dalam mengatasi Penyalah\r\nGuna Narkotika Bagi Diri Sendiri berbasis Pancasila?\r\nPenelitian disertasi ini lebih bersifat hukum normatif dengan ditunjang penelitian hukum empiris.\r\nPendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan\r\nperbandingan (comparative approach). Penelitian ini juga menggunakan analisis data deskriptif.\r\nHasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, kondisi eksisting politik hukum pemidanaan\r\nPenyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri masih belum sesuai dengan politik hukum pemidanaan\r\nsebagaimana yang diharapkan oleh pembentuk UU Narkotika, oleh karena hampir seluruhnya masih\r\ndilakukan dengan memberikan efek jera yaitu dengan memberikan sanksi berupa pidana penjara,\r\nbukan sanksi berupa rehabilitasi. kedua, nilai-nilai Pancasila sangat urgent untuk diaktualisasikan dan\r\ndiimplementasikan dalam mengatasi penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri serta untuk\r\nmemutuskan rantai permasalahan Narkotika karena nilai-nilai Pancasila pada prinsipnya adalah untuk\r\nmenjaga kredibilitas budaya dan sikap bangsa Indonesia serta memberikan dampak yang besar bagi\r\npendidikan moral dan karakter bangsa. ketiga, rekonstruksi politik hukum pemidanaan dalam\r\nmengatasi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri berbasis nilai Pancasila adalah dengan\r\nmengubah rumusan Pasal 127 UU Narkotika agar tidak ada lagi inkonsistensi pada ancaman\r\npidananya dan tidak menimbulkan masalah dalam implementasinya, menambah pasal tentang tujuan\r\ndan pedoman pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri untuk mengurangi\r\nterjadinya disparitas putusan hakim, menambah pasal tentang pembedaan perlakuan terhadap\r\nPenyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri yaitu melakukan pemeriksaan dengan Acara\r\nPemeriksaan Singkat agar pemeriksaannya menjadi lebih simpel, dan menambah pasal tentang wajib\r\ndilakukannya asesmen terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri agar tidak lagi terjadi\r\ndiskriminasi terhadap pelaku.\r\nSaran dalam penelitian ini adalah sebaiknya Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri sejak tahap\r\npenyidikan hingga persidangan tidak dilakukan penahanan, bentuk surat dakwaannya adalah dakwaan\r\ntunggal, pemeriksaannya dilakukan dengan Acara Singkat. Nilai-nilai Pancasila harus\r\ndiaktualisasikan dan diimplementasikan, serta rekonstruksi terhadap UU Narkotika yang mengatur\r\ntentang hukum pidana materiil dan hukum pidana formil terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi\r\nDiri Sendiri harus segera direalisasikan agar putusan yang dijatuhkan lebih memberikan kepastian\r\nhukum, kemanfaatan dan keadilan, serta lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.\r\nKata Kunci: Narkotika, Bagi Diri Sendiri, Pemidanaan, Politik Hukum, Pancasila.\r\nThe current situation is that almost all judge's decisions which have permanent legal force (inkrach\r\nvan gewijsde) provide sanctions for self-abusers of narcotics in the form of imprisonment, even\r\nthough in accordance with the provisions of Article 54, Article 103, Article 127 paragraph (2) and\r\nParagraph (3) The Narcotics Law states that those who abuse narcotics themselves can be given\r\nsanctions in the form of rehabilitation, both medical rehabilitation and social rehabilitation.\r\nHowever, in its implementation, provisions regarding rehabilitation are rarely implemented in\r\njudges' decisions, so that judges' decisions do not fulfill a sense of justice and are less in line with the\r\nvalues of Pancasila. The problem in this research is what is the existing political and legal condition\r\nfor punishing narcotics abusers for themselves? Why do Pancasila values need to be actualized in\r\novercoming self-narcotics abusers in Indonesia? and what is the political construction of criminal\r\nlaw in dealing with self-use of narcotics based on Pancasila?.\r\nThis dissertation research is more normative legal in nature, supported by empirical legal research.\r\nThe research approach used is a case approach and a comparative approach. This research also\r\nuses descriptive data analysis.\r\nThe results of this research show that, first, the existing condition of the legal politics of\r\ncriminalizing those who abuse narcotics for themselves is still not in accordance with the legal\r\npolitics of criminal punishment as expected by the creators of the Narcotics Law, because almost all\r\nof it is still carried out by providing a deterrent effect, namely by providing sanctions in the form of\r\ncriminal penalties, prison, not sanctions in the form of rehabilitation secondly, Pancasila values are\r\nvery urgent to be actualized and implemented in overcoming narcotics abuse for oneself and to break\r\nthe chain of narcotics problems because Pancasila values in principle are to maintain the cultural\r\ncredibility and attitudes of the Indonesian nation and have a big impact on moral education and\r\nnational character third, reconstruction of the politics of criminal law in dealing with self-abusing\r\nnarcotics based on Pancasila values, namely by changing the formulation of Article 127 of the\r\nNarcotics Law so that there are no longer any inconsistencies in the criminal threat and does not\r\ncause problems in its implementation, adding an article regarding the objectives and guidelines for\r\npunishing drug abusers. Narcotics for oneself to reduce the occurrence of disparities in judge's\r\ndecisions, adding an article about differentiating treatment for narcotics abusers for themselves,\r\nnamely carrying out examinations using a Short Examination Procedure so that the examination\r\nbecomes simpler, and adding an article about mandatory assessment of narcotics abusers for oneself\r\nso that discrimination no longer occurs against perpetrators.\r\nThe suggestion in this research is that it is better for Narcotics Abusers to be detained themselves\r\nfrom the investigation stage until the trial, the form of the indictment is a single indictment, the\r\nexamination is carried out using a Short Procedure. The values of Pancasila must be actualized and\r\nimplementation, as well as the reconstruction of the Narcotics Law which regulates material criminal\r\nlaw and formal criminal law against Self-Users of Narcotics must be immediately realized so that the\r\ndecisions handed down provide more legal certainty, benefit and justice, and are more in line with\r\nvalues. -Pancasila values.\r\nKeywords: Narcotics, For Yourself, Punishment, Legal Politics, Pancasila."^^ . "2024-01-17" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "SUSANTO"^^ . "GATOT "^^ . "SUSANTO GATOT "^^ . . . . . . "REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMIDANAAN\r\nPENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI\r\nBERBASIS PANCASILA (File PDF)"^^ . . . "DISERTASI ABSTRAK.pdf"^^ . . . "REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMIDANAAN\r\nPENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI\r\nBERBASIS PANCASILA (File PDF)"^^ . . . "REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMIDANAAN\r\nPENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI\r\nBERBASIS PANCASILA (File PDF)"^^ . . . "DISERTASI TANPA PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMIDANAAN\r\nPENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI\r\nBERBASIS PANCASILA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMIDANAAN\r\nPENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI\r\nBERBASIS PANCASILA (Other)"^^ . . . . . . "REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMIDANAAN\r\nPENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI\r\nBERBASIS PANCASILA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMIDANAAN\r\nPENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI\r\nBERBASIS PANCASILA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMIDANAAN\r\nPENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI\r\nBERBASIS PANCASILA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMIDANAAN\r\nPENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI\r\nBERBASIS PANCASILA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMIDANAAN\r\nPENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI\r\nBERBASIS PANCASILA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMIDANAAN\r\nPENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI\r\nBERBASIS PANCASILA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMIDANAAN\r\nPENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI\r\nBERBASIS PANCASILA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMIDANAAN\r\nPENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI\r\nBERBASIS PANCASILA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMIDANAAN\r\nPENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI\r\nBERBASIS PANCASILA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMIDANAAN\r\nPENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI\r\nBERBASIS PANCASILA (Other)"^^ . . . . . . "REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMIDANAAN\r\nPENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI\r\nBERBASIS PANCASILA (Other)"^^ . . . . . . "REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMIDANAAN\r\nPENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI\r\nBERBASIS PANCASILA (Other)"^^ . . . . . . "REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMIDANAAN\r\nPENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI\r\nBERBASIS PANCASILA (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #78136 \n\nREKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMIDANAAN \nPENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI \nBERBASIS PANCASILA\n\n" . "text/html" . . . "300 Ilmu sosial" . . . "340 Ilmu hukum" . .