<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nMELAKUKAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS"^^ . "Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di\r\nbidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang- Undang.\r\nPenegakan hukum ialah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan\r\natau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh\r\nperaturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban umum,\r\nkepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak\r\nkeperdataan masyarakat.,salah satu kewenangan kejaksaan dalam di bidang perdata\r\ndana tata usaha negara dalam penegakan hukum adalah melakukan permohonan\r\npembubaran perseroan terbatas. Permohonan pembubaran perseroan terbatas telah\r\ndiatur dalam Pasal 146 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yaitu\r\n“Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas Permohonan kejaksaan\r\nberdasarkan alasan perseoran melanggar kepentingan umum atau perseroan\r\nmelakukam perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan”. Namun\r\nbelum dijelaskan batasan kriteria kepentingan umum dan melanggar peraturan\r\nperundang-undangan secara jelas. sehingga perlu diatur lebih lanjut secara tegas\r\nbatas kewenangan jaksa pengecara negara dalam melakukan permohonan\r\npembubaran Perseroan terbatas\r\nMetode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis\r\nnormatif dan yuridis empiris dengan berpedoman pada data primer dan data\r\nsekunder yang bersumber dari studi pustaka yang selanjutnya dianalisis\r\nmenggunakan analisis yuridis sebagai dasar pengambilan simpulan\r\nBerdasarkan hasil penilitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa salah\r\nsatu alasan kejaksaan dapat melakukan pembubaran perseroan terbatas adalah\r\nmelanggar kepentingan umum, Namun kriteria kepentingan umum masih bersifat\r\ndinamis karena mengikuti perkembangan masyarakat dan dapat dimaknai secara\r\nluas, sehingga menjadikan banyak pengertian tentang apa itu kepentingan umum.\r\nMaka dapat ditarik beberpa pengertian kepentingan umum diantaranya : Pasal 1\r\nUU No. 20 Tahun 1961, Inpres No. 9 Tahun 1973, Penjelasan Pasal 49 UU No.51\r\nTahun 2009, Penjelasan Pasal 35 Huruf c UU Kejaksaan, Pasal 5 Kepres No. 55\r\nTahun 1993 membahas tentang kepentingan umum tersebut, apabila kepentingan\r\numum yang telah dijelaskan dalam berbagai peraturan diatas dilanggar Perseroan\r\nTerbatas, maka secara Langsung perusahaan terbatas tersebut melanggar\r\nkepentingan umum.\r\nKata Kunci : Jaksa Pengacara Negar \r\n\r\nAttorney is a government agency that exercises state power in the field of\r\nprosecution and other authorities based on the Act. Law enforcement is the duty of\r\nthe State Attorney to file a lawsuit or application to the court in the civil field as\r\nstipulated by legislation in order to maintain public order, legal certainty and protect\r\nthe interests of the state and government as well as the civil rights of the community.\r\none of the powers of the prosecutor's office in the field of state administration in\r\nlaw enforcement is to apply for the dissolution of a limited liability company. The\r\nrequest for dissolution of a limited liability company has been regulated in Article\r\n146 Paragraph (1) letter a of Law No. 40 of 2007, namely \"The District Court may\r\ndissolve the company at the request of the prosecutor's office based on the reason\r\nthat the company violates the public interest or the company performs acts that\r\nviolate laws and regulations\". However, the criteria of public interest and violating\r\nlaws and regulations have not been clearly explained. so that it is necessary to\r\nfurther regulate the limits of the authority of the state prosecutor in requesting the\r\ndissolution of a limited liability company.\r\nThe research methods used in this research are normative juridical and empirical\r\njuridical method based on primary data and secondary data sourced from literature\r\nstudies and field studies which are then analyzed using qualitative analysis as a\r\nbasis for drawing conclusions.\r\nBased on the results of research and discussion, it can be concluded that one of the\r\nreasons for the prosecutor's office to dissolve a limited liability company is to\r\nviolate the public interest, but the criteria for public interest are still dynamic\r\nbecause they follow the development of society and can be interpreted broadly, thus\r\nmaking many definitions of what public interest is. Therefore, several definitions\r\nof public interest can be drawn, including: Article 1 of Law No. 20 of 1961,\r\nPresidential Instruction No. 9 of 1973, Explanation of Article 49 of Law No.51 of\r\n2009, Explanation of Article 35 Letter c of the Prosecutor's Law, Article 5 of\r\nPresidential Decree No. 55 of 1993 discuss the public interest, if the public interest\r\nthat has been explained in the various regulations above is violated by a limited\r\nliability company, then the limited liability company directly violates the public\r\ninterest.\r\nKeyWords : State Attorney, Limited Liability Company, Dissolution of\r\nCompany"^^ . "2024-01-18" . . . . . "UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . "FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . . . . . . . "RAMADHANI ERWIN"^^ . "RANDIKA "^^ . "RAMADHANI ERWIN RANDIKA "^^ . . . . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nMELAKUKAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nMELAKUKAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nMELAKUKAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nMELAKUKAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nMELAKUKAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nMELAKUKAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nMELAKUKAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS (File PDF)"^^ . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nMELAKUKAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS (File PDF)"^^ . . . "TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nMELAKUKAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS (Other)"^^ . . . . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nMELAKUKAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS (Other)"^^ . . . . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nMELAKUKAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS (Other)"^^ . . . . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nMELAKUKAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS (Other)"^^ . . . . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nMELAKUKAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS (Other)"^^ . . . . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nMELAKUKAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nMELAKUKAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nMELAKUKAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nMELAKUKAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM\r\nMELAKUKAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #78193 \n\nKEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM \nMELAKUKAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .