TY  - THES
ID  - eprints78220
UR  - http://digilib.unila.ac.id/78220/
A1  - Muhammad , Ifan
Y1  - 2024/01/17/
N2  - Hukum pidana dan kepailitan adalah dua bidang hukum yang sering
bersinggungan, termasuk halnya terhadap barang bukti yang dirampas untuk
negara melalui putusan pengadilan pidana yang digugat kepailitan. Sebagaimana
hal ini terjadi terhadap perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri
Group dengan Terpidana Dumeri Als Nuryanto Als Salman Nuryanto. Maka dari
itu penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan aset sita umum pailit yang
dirampas untuk negara, serta menganalisis hambatan dalam pelaksanaan putusan
pengadilan terhadap aset sita umum pailit yang dirampas untuk negara.
Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data
yang diperoleh dari hasil pengkajian bahan pustaka baik berupa produk legislasi
maupun literatur karya ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi
kepustakaan dan studi dokumen. Pengelolaan data dilakukan dengan cara
pemeriksaan data, editing, dan sistematisasi. Selanjutnya data dianalisis dengan
menggunakan metode kualitatif dalam bentuk deskriptif.
Hasil penelitian ini adalah sita umum tidak dapat membatalkan sita pidana. Asas
hukum lex specialis derogate legi generalis dimana ketentuan-ketentuan lex
specialis harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan lex
generalis sehingga sita umum hanya merupakan lex specialis dari hukum perdata.
Hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap aset sita umum pailit
yang dirampas untuk negara adalah, tumpang tindih antara hukum kepailitan
dengan hukum acara pidana.
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, penulis memberikan saran yaitu,
pemerintah perlu melakukan harmonisasi antara hukum kepailitan dan hukum
pidana. Selain itu, diperlukan Kesepakatan Bersama mengenai Sita Umum
Kepailitan dan Sita Pidana antara Mahkamah Agung dalam hal ini Pengadilan
Niaga, Penyidik dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Penyidik PPNS,
Organisasi Kurator, Kementerian Hukum dan HAM, Organisasi Advokat.
Kata kunci: Kepailitan, sita umum, sita pidana
PB  - UNIVERSITAS LAMPUNG
M1  - masters
TI  - KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP BARANG BUKTI YANG DIRAMPAS
UNTUK NEGARA MELALUI PUTUSAN PENGADILAN
PIDANA YANG DIGUGAT KEPAILITAN
(Studi Perkara Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup)
AV  - restricted
ER  -