title: ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK  PIDANA MEMAKAI SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN     (Studi Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN.Tjk) 
creator: Richo, Ardi Darmawan
subject: 340 Ilmu hukum
subject: 345 Hukum pidana
description: Memalsukan atau membuat secara palsu suatu surat merupakan bentuk tindak  pidana pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam KUHP, dalam  hukum positif di Indonesia tindak pidana mengenai pemalsuan surat (valschheid in  gescriften) telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab  XII buku II KUHP, yang dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan untuk dapat  menghukum para pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat yaitu  melalui Pasal 263 s/d Pasal 276. Tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang  dipalsukan adalah permasalahan hukum yang mendalam dan kompleks. Dalam  kaitannya dengan hal ini, putusan Nomor 139 Pid.B/2022/PN.Tjk menjadi fokus  utama dalam melakukan analisis dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana  tersebut. Permasalahan pertama Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim  Terhadap Tindak Pidana Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan dan kedua  Apakah Putusan yang Dijatuhi Hakim Sudah Sesuai dengan Fakta di Persidangan.     Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, dengan mengacu pada  putusan tersebut sebagai sumber utama. Sumber data primer diperoleh melalui  wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan  Negeri Bandar Lampung, dan Akademisi Bagian Pidana Fakultas Hukum  Universitas Lampung, sementara data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.     Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Putusan  hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus  mempertimbangkan aspek-aspek seperti aspek yuridis, sosiologis dan filosofis.  Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya sebagai berikut: Dakwaan Jaksa  Penuntut Umum, Keterangan saksi, Keterangan terdakwa, Barang-barang bukti dan  Pasal-Pasal yang didakwakan. Pertimbangan yang bersifat sosiologis adalah hakim  dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan  memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi  masyarakat. Pertimbangan yang bersifat filosofis adalah hakim mempertimbangkan  bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagai bentuk pembinaan dan  dapat menimbulkan efek jera kepada terdakwa. Hakim mempertimbangkan buktibukti    yang ada, termasuk otentisitas surat yang digunakan dan hakim dalam  menjatuhkan putusan nomor 139/Pid.B/2022/PN.Tjk telah sesuai dengan  memperhatikan fakta-fakta di persidangan. Maka diketahui bahwa perbuatan  terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memakai  surat palsu atau yang dipalsukan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum.    Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian skripsi ini adalah Hakim   dalam menjatuhkan hukuman pidana harus tetap berdasarkan pertimbanganpertimbangan    dan fakta-fakta yang timbul pada saat persidangan baik itu secara  subjektif maupun objektif, sehingga penghukuman tersebut akan memberikan efek  jera bagi pelaku. Selain itu agar Badan Pertanahan Negara (BPN) lebih  memperhatikan setiap pembuatan akte hak kepemilikan tanah dan lebih teliti dalam  pengurusan akte hak milik tanah yang hilang ataupun balik nama.     Kata Kunci: pertimbangan hakim, tindak pidana, pemalsuan surat.   
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2024-01-16
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/78248/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/78248/2/SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/78248/3/SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   Richo, Ardi Darmawan  (2024) ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMAKAI SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN (Studi Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN.Tjk).  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG .     
relation: http://digilib.unila.ac.id/78248/