title: LEGITIME PORTIE DAN KEDUDUKANNYA TERHADAP HIBAH  WASIAT SETELAH HABISNYA MASA TUNTUTAN  (Studi Putusan No 560/Pdt.G/2015/Pn.Sby)  
creator: Dwi , Anggraini Tanjoeng
subject: 340 Ilmu hukum
description: Undang-Undang telah menjamin hak mutlak dari ahli waris atau yang biasa disebut  dengan istilah legitimie portie. Legitimie Portie merupakan suatu bagian mutlak dari  ahli waris terhadap harta warisan, yang tidak dapat dihapuskan ataupun dikurangi  oleh orang yang akan meninggalkan warisan atau tidak dapat dikurangi dengan  pemberian semasa hidup pewaris atau pemberian dengan wasiat. Penelitian ini  dilakukan karena adanya kasus legitime portie terkiat dengan hibah wasiat tanah  yang diberikan kepada Tergugat anak kedua dari memberi hibah Almarhum Nyonya  Emmy Maria Lezana. Seiring berjalannya waktu, penggugat yang menjadi Warga  Negara Asing (WNA) menggugat hibah wasiat tanah yang sudah diberikah kepada  Tergugat. Dengan alasan kawatir jika tanah yang dihibahkan kepada Tergugat  disalahgunakan.  Jenis penelitian ini adalah bersifat penelitian hukum normative yang mengacu  kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan  dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam  masyarakat. Permasalahan dalam tesis ini adalah analisis pelaksanaan pengaturan  mengenai legitime portie (bagian mutlak) dan kedudukannya terhadap hibah wasiat  berdasarkan KUHPdt (study kasus Putusan No. 560/Pdt.G/2015/PN.Sby), untuk  menganalisis dasar hakim dalam memutuskan perkara legitime portie (bagian  mutlak) pada putusan No. 560/Pdt.G/2015/PN.Sby. dan menganalisis akibat hukum  terhadap bagian mutlak pada putusan No. 560/Pdt.G/2015/PN.Sby.  Hasil penelitian ini adalah Peraturan mengenai Legitieme Portie diatur dalam  sistem hukum waris perdata berdasarkan Pasal 913 KUHPer, yang menyatakan  bahwa Legitieme Portie merupakan bagian yang mutlak harus diberikan kepada ahli  waris dalam garis lurus sesuai dengan undang-undang. Pewaris tidak diperbolehkan  menetapkan sesuatu pada bagian ini, baik sebagai pemberian antar hidup maupun  dalam bentuk wasiat, dasar hakim untuk memutuskan perkara menggunakan Pasal  913 , Pasal 920, Pasal 929 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasa 21  Ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria, dan akibat hukum yang terjadi adalah  majelis hakim menolak gugatan dari penggugat maka dari hibah wasiat tanah tetap  menjadi hak milik tergugat.  Kata Kunci: Hibah Wasiat, Legitime Portie    The law has guaranteed the absolute rights of the heirs or what is commonly  referred to as legitimie portie. Legitimie Portie is an absolute share of the heirs to  the estate, which cannot be abolished or reduced by the person who will leave the  inheritance or cannot be reduced by gifts during the lifetime of the testator or gifts  by will. This research was conducted because of a legitime portie case relating to a  testamentary grant of land given to the Defendant, the second child of the grantee,  the late Mrs. Emmy Maria Lezana. Over time, the plaintiff who became a foreign  citizen (WNA) challenged the bequest of land that had been given to the Defendant.  On the grounds that he was concerned that the land granted to the Defendant would  be misused.  This type of research is normative legal research. Normative legal research refers  to legal norms contained in legislation and court decisions as well as legal norms  that exist in society. The problem in this thesis is to analyze the implementation of  arrangements regarding legitime portie (absolute share) and its position against  testamentary grants based on the KUHPdt (case study of Decision No.  560/Pdt.G/2015/PN.Sby), to analyze the judge's basis for deciding the legitime  portie case (absolute share) in Decision No. 560/Pdt.G/2015/PN.Sby. and to  analyze the legal consequences of the absolute share in Decision No.  560/Pdt.G/2015/PN.Sby.  This study found that the regulation of Legitieme Portie is regulated in the civil  inheritance law system based on Article 913 of the Civil Code, which states that  Legitieme Portie is a part that absolutely must be given to heirs in a straight line in  accordance with the law. The heir is not allowed to stipulate something in this  section, either as a gift between lives or in the form of a will, the judge's basis for  deciding the case uses Article 913, Article 920, Article 929 of the Civil Code and  Article 21 Paragraph 3 of the Basic Agrarian Law, and the legal consequences that  occur are that the panel of judges rejects the claim of the plaintiff, so that the  bequest of land remains the property of the defendant.  Keywords: Legal Effect, Testamentary Grant
date: 2024-01-18
type: Tesis
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/78262/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/78262/2/TESIS%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/78262/3/TESIS%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   Dwi , Anggraini Tanjoeng  (2024) LEGITIME PORTIE DAN KEDUDUKANNYA TERHADAP HIBAH WASIAT SETELAH HABISNYA MASA TUNTUTAN (Studi Putusan No 560/Pdt.G/2015/Pn.Sby).  Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.   
relation: http://digilib.unila.ac.id/78262/