title: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PELANGGARAN  LALU LINTAS BERDASARKAN SISTEM  TILANG ELEKTRONIK (Studi di Polresta Bandar Lampung) 
creator: REZHA , DEA ANANDA 
subject: 340 Ilmu hukum
subject: 345 Hukum pidana
description: Era globalisasi ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, kini tilang telah menggunakan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang mendeteksi pelanggaran dengan kamera ETLE.   Polresta Bandar Lampung sendiri telah menerapkan sistem ETLE pada tahun 2021. Problema yang terjadi yaitu ketika kendaraan bermotor tersebut sedang dipinjamkan namun peminjam kendaraan telah melanggar lalu lintas tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Maka pemilik kendaraan akan tetap menerima surat konfirmasi dan tetap dibebankan pertanggungjawaban pidana atas kendaraannya yang dipinjamkan. Berdasarkan isu hukum tersebut maka permasalahan yang akan dibahas adalah pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas sistem tilang elektronik dan aspek keadilan dalam pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas berdasarkan sistem tilang elektronik.    Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi Pustaka dan didukung wawancara dengan narasumber pada penelitian ini terdiri dari Ketua Unit Gakkum Polresta Bandar  Lampung,  Staff  Lantas Polresta Bandar Lampung,  dan  Dosen  Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Analisis data secara kualitatif.    Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana bagi peminjam kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas dalam ETLE di Polresta Bandar Lampung adalah dengan menggunakan pertanggungjawaban Vicarious Liability atau pertanggungjawaban pidana pengganti. Dalam aspek keadilan lebih cenderung pada aspek keadilan   prosedural. Adapun pemenuhan aspek keadilan substantif yaitu dilakukan dengan adanya kesepakatan atau perjanjian kedua belah pihak baik itu pemilik kendaraan maupun peminjam kendaraan untuk dapat menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan.    Saran dalam penelitian ini ialah diharapkan bagi penegak hukum khususnya pihak kepolisian Bandar Lampung untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta mengedukasi bagi pemilik kendaraan agar lebih berhati-hati dalam meminjamkan kendaraannya kepada orang lain serta diharapkan pihak kepolisian dapat menegakkan keadilan prosedural dan keadilan substantif secara seimbang.    Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tilang Elektronik  
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2024-01-18
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/78344/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/78344/2/SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/78344/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   REZHA , DEA ANANDA   (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN SISTEM TILANG ELEKTRONIK (Studi di Polresta Bandar Lampung).  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/78344/