title: ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UNDERCOVER AGENT DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Pada Polresta dan BNN di Wilayah Hukum Bandar Lampung) 
creator: INTAN , DWI YULIYANTI 
subject: 340 Ilmu hukum
subject: 345 Hukum pidana
description: Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan transnasional yang sudah terstruktur, mulai dari bandar, kurir, pengedar, hingga sampai kepada pemakai. Maka, penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung serta BNNP Lampung melaksanakan upaya pemberantasan dengan maksimal melalui berbagai teknik penyidikan, salah satunya adalah dengan undercover agent. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyidik yang bertindak sebagai undercover agent dalam mengungkap tindak pidana narkotika?    Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan terkait dengan perspektif hukum dalam memberikan perlindungan terhadap penyamaran atau undercover agent yang dilakukan oleh Penyidik Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Penyidik Reserse Narkotika Polresta Bandar Lampung, Penyidik Pemberantasan Narkotika BNNP Lampung serta akadmisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi Pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.    Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada undercover agent terdapat dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah resiko dan ancaman yang terjadi serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan penyidikan. Undercover agent dalam melaksanakan tugasnya dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Undercover agent dilaksanakan dengan mengumpulkan profil awal target berdasarkan laporan dari informan, kemudian dilakukan pengembangan dan pembuatan hipotesa. Kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan dengan penyamaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun faktor yang harus dipenuhi agar penyidik Polresta Bandar Lampung dan BNNP Lampung dapat dilindungi dari segala unsur meliputi faktor Undang-Undang, yaitu pada Kepolisian dengan memberikan peraturan secara tegas mengenai batasan-batasan pada penyidik dalam melakukan undercover agent. Faktor penegak hukum yaitu jumlah personil yang masih kurang secara kuantitas.  Faktor sarana dan prasarana yaitu keterbatasan sarana dan prasana untuk penyidikan.   Saran dalam penelitian ini adalah undercover agent dan informan hendaknya mendapatkan perlindungan hukum yang bersifat aktif. Batasan kewenangan kepada penyidik sebagai undercover agent diatur lebih jelas dalam peraturan khusus agar penyidik dapat memperoleh perlindungan hukum secara maksimal. Kemudian perlindungan kepada informan tidak terbatas pada kerahasiaan data diri informan saja, harus ada upaya lain yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada informan agar dapat dilindungi dari segala unsur. Dengan adanya kerjasama dari aparat penegak hukum dalam melindungi informan, akan menciptakan rasa aman bagi informan dalam berpartisipasi dalam memberikan informasi terkait tindak pidana narkotika.    Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Undercover Agent, Narkotika  
publisher: HUKUM
date: 2024-01-18
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/78352/1/ASBTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/78352/3/SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/78352/2/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   INTAN , DWI YULIYANTI   (2024) ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UNDERCOVER AGENT DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Pada Polresta dan BNN di Wilayah Hukum Bandar Lampung).  HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/78352/