<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN\r\n(Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang)"^^ . "Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau\r\nberfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam\r\nlalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan\r\nbernegara. Pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung\r\nunsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu\r\ntampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan\r\ndengan yang sebenarnya. Tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan\r\ndiatur dalam Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang\r\nPerubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi\r\nKependudukan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah\r\npenegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen\r\nkependudukan dan apa saja apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum\r\npidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan pada Putusan\r\nNomor: 194/Pid.B/2022/PN.Tjk.\r\nPenelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan yuridis\r\nempiris. Data yang digunakan merupakan data sekunder, metode pengumpulan\r\ndata dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan, serta analisis data yang\r\ndigunakan adalah analisis data kualitatif. Narasumber pada penelitian ini terdiri\r\ndari Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A, Jaksa pada\r\nKejaksaan Negeri Bandar Lampung, Penyidik pada Polresta Bandar Lampung,\r\ndan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.\r\nHasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa penegakan hukum pidana\r\nterhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan telah dilaksanakan\r\nsesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tindak pidana tersebut yang\r\ndilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana\r\nmelalui tahap formulasi, tahap aplikasi, serta tahap eksekusi. Dan faktor\r\npenghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan\r\ndokumen kependudukan adalah faktor masyarakat dan faktor kebudayaan\r\nmasyarakat yang secara umum belum memahami mengenai tindak pidana\r\npecetakan e-KTP palsu. Saran dalam penelitian ini diharapkan pemerintah semakin meningkatkan kualitas\r\ndan pengawasan terhadap kinerja aparatur dalam pencegahan tindak pidana\r\npemalsuan dokumen kependudukan dalam hal ini pencetakan e-KTP palsu.\r\nDiharapkan timbul efek jera dalam masyarakat karena pencetakan e-KTP palsu\r\nsudah jelas tercantum di dalam Undang-Undang sehingga masyarakat menjadi\r\npaham dan himbauan untuk masyarakat agar tidak melakukan hal serupa serta\r\naparat penegak hukum dan instansi terkait hendaknya menyelenggarakan\r\npenyuluhan kepada masyarakat khususnya yang tinggal di daerah pedesaan/\r\npedalaman sehingga mereka memiliki pemahaman serta kesadaran hukum\r\nmengenai dampak dari tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan dalam\r\nhal ini pencetakan e-KTP palsu.\r\nKata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Pemalsuan, Dokumen\r\nKependudukan\r\n\r\nLaw enforcement is the process of making efforts to enforce or function real legal\r\nnorms as guidelines for behavior in traffic or legal relations in social and state life.\r\nForgery of documents is a crime which internally contains an element of untruth\r\nor fakeness regarding something (object), where the thing appears from the\r\noutside as if it were true even though it is actually contrary to the truth. The\r\ncriminal act of falsifying population documents is regulated in Article 96A of Law\r\nNumber 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006\r\nconcerning Population Administration. The problem in this research is how\r\ncriminal law is enforced against the crime of falsifying population documents and\r\nwhat are the inhibiting factors in enforcing criminal law against the crime of\r\nfalsifying population documents in Decision Number: 194/Pid.B/2022/PN.Tjk.\r\nThis research uses a normative juridical and empirical juridical approach. The\r\ndata used is secondary data, the data collection method in this research is literature\r\nstudy, and the data analysis used is qualitative data analysis. The resource persons\r\nfor this research consisted of Judges at the Tanjungkarang Class 1A District\r\nCourt, Prosecutors at the Bandar Lampung District Prosecutor's Office,\r\nInvestigators at the Bandar Lampung Police, and Academics from the Criminal\r\nLaw Section of the Faculty of Law, University of Lampung.\r\nThe results of the research and discussion show that criminal law enforcement\r\nregarding the criminal act of falsifying population documents has been carried out\r\nin accordance with the Law governing this criminal act carried out by law\r\nenforcement officials within the framework of the criminal justice system through\r\nthe formulation stage, application stage and execution stage. And the inhibiting\r\nfactors in enforcing criminal law against the crime of falsifying population\r\ndocuments are community factors and cultural factors in society which generally\r\ndo not understand the crime of printing fake e-KTPs.\r\nThe suggestions in this research are that it is hoped that the government will\r\nfurther improve the quality and supervision of the performance of the apparatus in\r\npreventing criminal acts of falsifying population documents, in this case printing\r\nfake e-KTPs. It is hoped that there will be a deterrent effect in society because the\r\nprinting of fake e-KTPs is clearly stated in the law so that the public will\r\nunderstand and appeal to the public not to do the same thing and law enforcement officials and related agencies should provide education to the public, especially\r\nthose living in the area. rural/inland areas so that they have legal understanding\r\nand awareness regarding the impact of the criminal act of falsifying population\r\ndocuments, in this case printing fake e-KTPs.\r\nKeywords: Criminal Law Enforcement, Forgery, Population Documents"^^ . "2024-01-22" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "FATULLOH"^^ . "M. RIZKI "^^ . "FATULLOH M. RIZKI "^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN\r\n(Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang) (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN\r\n(Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang) (File PDF)"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN\r\n(Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang) (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN\r\n(Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN\r\n(Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang) (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN\r\n(Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN\r\n(Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN\r\n(Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN\r\n(Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN\r\n(Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN\r\n(Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang) (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN\r\n(Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang) (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN\r\n(Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang) (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN\r\n(Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang) (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN\r\n(Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN\r\n(Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN\r\n(Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN\r\n(Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #78521 \n\nPENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA \nPEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN \n(Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang)\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .