<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH\r\nHAKIM TANPA SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP\r\n(Studi Putusan Nomor : 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw)\r\n\r\n"^^ . "Penebangan liar masuk kedalam tindak pidana lingkungan hidup, penegakan\r\nhukum lingkungan masih sangat lemah hal ini disebabkan oleh struktur dan budaya\r\nhukum yang lemah. Maka Mahkamah Agung mengeluarkan SKKMA Nomor\r\n134/KMA/SK/IX/2011 yang menyatakan bahwa segala perkara lingkungan harus\r\ndiadili oleh hakim yang memiliki sertifikat hakim lingkungan hidup. Ini dilakukan\r\nuntuk meningkatkan efisiensi penanganan perkara lingkungan hidup di pengadilan\r\nNegeri. Keharusan perkara lingkungan hidup untuk diadili oleh hakim yang\r\nmemiliki sertifikasi hakim lingkungan hidup mengalami kendala terutama di\r\ndaerah. Banyak daerah masih belum memiliki hakim yang bersertifikasi\r\nlingkungan, sedangkan perkara lingkungan hidup banyak ditemukan di daerah.\r\nContohnya yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa pada perkara\r\nnomor 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw. Pada penelitian ini penulis merumuskan dan\r\nmenjadikan fokus penelitian untuk memahami bagaimana pengaturan sertifikasi\r\nhakim lingkungan hidup dan penerapannya pada Pengadilan Negeri Liwa serta apa\r\nyang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam\r\nputusan nomor 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw\r\n\r\nDalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.\r\nPenelitian hukum normatif menganalisis hukum yang tertulis berdasarkan literatur,\r\nundang-undang, atau bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.\r\nDalam hal ini, dokumen dan peraturan yang berkaitan dengan sertifikasi hakim\r\nlingkungan hidup. \r\n\r\nBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kompetensi mengadili suatu perkara\r\ndi pengadilan yang tidak memiliki hakim dengan sertifikasi maka ketua atau wakil\r\nketua pengadilan memiliki wewenang untuk mengadili atau menunjuk hakim senior\r\nuntuk mengadili perkara lingkungan hidup. Pengadilan Negeri Liwa saat mengadili\r\nperkara lingkungan menggunakan Majelis Hakim yang diketuai oleh hakim dengan\r\nsertifikasi dan Majelis Hakim yang diketuai oleh hakim yang menjabat sebagai\r\nWakil Ketua meski tidak memiliki sertifikasi hakim lingkungan hidup. Dalam\r\nperkara nomor 79/Pid.B/LH/2022 tindakan terdakwa telah terbukti melanggar\r\ndakwaan alternatif kesatu dan penjatuhan pidana selama 1 (satu) dan 2 (dua) bulan penjara telah memenuhi aspek keadilan. Penulis sependapat dengan putusan hakim\r\nbahwa terdakwa terbukti memenuhi dakwaan kesatu dan hukuman terhadap\r\nterdakwa telah sesuai berdasarkan pertimbangan hal memberatkan dan\r\nmeringankan.\r\n\r\nPada penelitian ini penulis menyarankan terkait pihak terkait dapat meninjau\r\nkembali persyaratan administrasi hakim lingkungan hidup karena dapat\r\nmenghambat penegakan hukum lingkungan di daerah terutama di Pengadilan\r\nNegeri Kelas II. Serta masyarakat dapat mematuhi peraturan perundang-undangan\r\nyang berlaku terutama perihal penebangan liar dan masyarakat harus turut serta\r\nbersama pemerintah ikut menjaga dan melestarikan lingkungan.\r\n\r\nKata Kunci : Penebangan Liar, Sertifikasi Hakim, Pertimbangan Hakim\r\n Illegal logging is an environmental crime, environmental law enforcement is still\r\nvery weak, this is due to a weak legal structure and culture. So the Supreme Court\r\nissued SKKMA Number 134/KMA/SK/IX/2011 which states that all\r\nenvironmental cases must be tried by a judge who has an environmental judge\r\ncertificate. This is done to increase the efficiency of handling environmental cases\r\nin District Courts. The requirement for environmental cases to be tried by judges\r\nwho have environmental judge certification has experienced problems, especially\r\nin the regions. Many regions still do not have environmentally certified judges,\r\nwhile environmental cases are often found in the regions. For example, what\r\nhappened in the jurisdiction of the Liwa District Court in case\r\nnumber79/Pid.B/LH/2022/PN Liw. In this research, the author formulated and\r\nmade the focus of the research to understand how environmental judge certification\r\nis regulated and its application at the Liwa District Court as well as what is the basis\r\nfor the judge's considerations in handing down decisions in decision\r\nnumber79/Pid.B/LH/2022/PN Liw\r\n\r\nIn this research the author uses normative legal research methods. Normative legal\r\nresearch analyzes written law based on literature, laws, or reading materials related\r\nto the problem being studied. In this case, documents and regulations relating to the\r\ncertification of environmental judges.\r\n\r\nBased on the results of the research and discussion of competency to try a case in a\r\ncourt that does not have a certified judge, the chairman or deputy chairman of the\r\ncourt has the authority to hear or appoint a senior judge to try environmental cases.\r\nWhen adjudicating environmental cases, the Liwa District Court uses a Panel of\r\nJudges chaired by a certified judge and a Panel of Judges chaired by a judge who\r\nserves as Deputy Chair even though he does not have environmental judge\r\ncertification. In case number 79/Pid.B/LH/2022 the defendant's actions have been\r\nproven to violate the first alternative charge and the sentence of 1 (one) and 2 (two)\r\nmonths in prison has fulfilled the aspects of justice. The author agrees with the\r\njudge's decision that the defendant was proven to have fulfilled the first charge and \r\n the sentence against the defendant was appropriate based on considerations of\r\naggravating and mitigating factors.\r\n\r\nIn this research, the author suggests that related parties can review the\r\nadministrative requirements for environmental judges because they can be\r\nobstructiveenvironmental law enforcement in the regions, especially in Class II\r\nDistrict Courts. And the community can comply with applicable laws and\r\nregulations, especially regarding illegal logging and the community must\r\nparticipate together with the government in protecting and preserving the\r\nenvironment. \r\n \r\nKeywords: Illegal Logging, Judge Certification, Judge Consideratio\r\n "^^ . "2023-12-21" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "ANDIKA FALAH"^^ . "BINTANG "^^ . "ANDIKA FALAH BINTANG "^^ . . . . . . "TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH\r\nHAKIM TANPA SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP\r\n(Studi Putusan Nomor : 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw)\r\n\r\n (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH\r\nHAKIM TANPA SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP\r\n(Studi Putusan Nomor : 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw)\r\n\r\n (File PDF)"^^ . . . "TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH\r\nHAKIM TANPA SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP\r\n(Studi Putusan Nomor : 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw)\r\n\r\n (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH\r\nHAKIM TANPA SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP\r\n(Studi Putusan Nomor : 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH\r\nHAKIM TANPA SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP\r\n(Studi Putusan Nomor : 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH\r\nHAKIM TANPA SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP\r\n(Studi Putusan Nomor : 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH\r\nHAKIM TANPA SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP\r\n(Studi Putusan Nomor : 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH\r\nHAKIM TANPA SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP\r\n(Studi Putusan Nomor : 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH\r\nHAKIM TANPA SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP\r\n(Studi Putusan Nomor : 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH\r\nHAKIM TANPA SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP\r\n(Studi Putusan Nomor : 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH\r\nHAKIM TANPA SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP\r\n(Studi Putusan Nomor : 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH\r\nHAKIM TANPA SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP\r\n(Studi Putusan Nomor : 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH\r\nHAKIM TANPA SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP\r\n(Studi Putusan Nomor : 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH\r\nHAKIM TANPA SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP\r\n(Studi Putusan Nomor : 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH\r\nHAKIM TANPA SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP\r\n(Studi Putusan Nomor : 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH\r\nHAKIM TANPA SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP\r\n(Studi Putusan Nomor : 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH\r\nHAKIM TANPA SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP\r\n(Studi Putusan Nomor : 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH\r\nHAKIM TANPA SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP\r\n(Studi Putusan Nomor : 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #78593 \n\nTINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH \nHAKIM TANPA SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP \n(Studi Putusan Nomor : 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw) \n \n\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .