<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SANKSI\r\nKEBIRI KIMIA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN\r\nSEKSUAL PADA ANAK\r\n(STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PID/2021/PT TJK)"^^ . "Tingginya angka kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia dinilai cukup\r\nmenghawatirkan. Kejahatan seksual yang terjadi dalam hal ini meliputi berbagai\r\nbentuk seperti halnya pemerkosaaan, perbudakan seks, ekploitasi seksual dan lain\r\nsebagainya. Hal yang menarik dan cukup memprihatinkan adalah ketika korban\r\ndari kejahatan seksual tersebut adalah anak di bawah umur yang pelakunya\r\nberasal dari lingkungan terdekat dari anak. Sanksi kebiri kimia termasuk sebagai\r\nhukuman tambahan dalam hukum pidana yang diterapkan bagi pelaku kekerasan\r\nseksual terhadap anak. Seperti halnya dalam Putusan Nomor\r\n287/Pid.Sus/2020/PN Sdn yang menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan\r\nmelakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan\r\nmemaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dan salah satunya\r\nmenjatuhkan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak yang\r\nkemudian dibatalkan dalam Putusan Nomor 42/PID/2021/PTTJK.\r\nAdapun pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana pertimbangan\r\nhakim pada Putusan Nomor 42/PID/2021/PTTJK dan apakah putusan yang\r\nmembatalkan penjatuhan sanksi kebiri kimia telah memenuhi keadilan subtantif.\r\nBerdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini yaitu mengetahui\r\npertimbangan hakim dalam membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama\r\nserta memahami indikator yang menjadi tolak ukur suatu putusan dikatakan\r\nsebagai putusan yang mencerminkan keadilan subtantif. Metode penelitian dalam\r\npenulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data\r\nkepustakaann dan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,\r\nsekunder dan tersier. Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan pemilihan\r\nteori, asas, norma dan doktrin serta ketentuan yang termuat dalam perundangundangan yang kemudian seluruh data yang diperoleh dijelasakan secara\r\ndeskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan\r\nputusan terhadap terdakwa, hakim harus memperhatikan bahwa sesorang tidak\r\nboleh dinyatakan bersalah kecuali terbukti dengan adanya sekurang-kurangnya\r\ndua alat bukti yang sah untuk menjadi dasar keyakinan hakim bahwa terdakwalah\r\nyang benar-benar melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini berdasarkan fakta\r\ndan keadaan yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 81 ayat (5) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016, perbuatan terdakwa tidak terbukti telah\r\nmenyebabkan korban lebih dari 1 (satu) orang maupun terpenuhi kreteria dan\r\npersyaratan-persyaratan lainnya serta alat bukti yang dihadirkan dalam\r\npersidangan menunjukkan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan\r\nmelakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan\r\nmemaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Maka dengan tidak hanya\r\nmemperhatikan aspek yuridis, melainkan mempertimbangkan pula aspek filosofis\r\ndan sosiologis sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak tidak\r\ndapat dilaksanakan. Selain itu pembatalan penjatuhan hukuman tambahan berupa\r\nkebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dalam perkara ini telah\r\nmemenuhi keadilan subtantif karena indikator atau muatan yang harus terkadung\r\ndalam putusan hakim yang memuat keadilan subtantif telah terpenuhi. Indikator\r\ntersebut diantaranya keadilan substantif yaitu objektif, jujur dan imparsial serta\r\nrasional.\r\nOleh karena itu, dalam Putusan Nomor 42/PID/2021/PT TJK yang membatalkan\r\nsanki kebiri kimia Majelis Hakim tingkat banding telah memberikan putusan yang\r\ndidasarkan pada pertimbangan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan\r\nterhadap penjatuhan pidana kebiri kimia pada pengadilan tingkat pertama dinilai\r\ntidak dipertimbangan secara konprehensip berdasarkan fakta dan keadaan yang\r\nsecara limitatif yang telah ditentukan, dengan demikian cukup berlasan apabila\r\nHakim tingkat banding berpendapat bahwa penjatuhan kebiri kimia pada putusan\r\ntingkat pertama merupakan penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinya,\r\nsehingga Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan tersebut sepanjang mengenai\r\npenjatuhan hukuman tambahan kebiri kimia. Putusan Hakim mengenai sanksi\r\nkebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak pada Putusan Nomor\r\n42/PID/2021/PT TJK juga telah memenuhi rasa keadilan substantif bagi pelaku\r\nmaupun korban yang didasari atas 4 (empat) parameter suatu putusan yang\r\nmengandung keadilan substantive. Penghapusan sanksi kebiri kimia terhadap\r\npelaku merupakan penerapan hukum yang mengedepankan hak asasi pelaku dan\r\nkorban anak atas dasar ketentuan dan fakta persidangan yang terungkap karena\r\npenegakan hukum harus memperhatikan keadilan bagi pelaku dan korban serta\r\ntidak boleh menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka putusan hakim\r\nselain harus memenuhi unsur keadilan harus pula memenuhi unsur kemanfaatan\r\nbagi setiap pihak.\r\nKata Kunci: Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual, Kebiri Kimia, dan\r\nPertimbangan Hakim.\r\n\r\nThe high incidence of sexual crimes in Indonesia is considered quite alarming.\r\nSexual offenses in this context encompass various forms such as rape, sexual\r\nslavery, sexual exploitation, and so on. What is interesting and quite concerning is\r\nwhen the victims of these sexual crimes are minors, and the perpetrators come\r\nfrom the immediate environment of the child. Chemical castration is considered\r\nan additional punishment in criminal law applied to those who commit sexual\r\nviolence against children. As seen in Decision Number 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn,\r\nwhich affirmed that the defendant legitimately and convincingly committed the\r\ncrime by intentionally threatening violence to force a child to engage in sexual\r\nintercourse, one of the imposed penalties was chemical castration for the\r\nperpetrator of sexual violence against a child. However, this decision was\r\nsubsequently overturned in Decision Number 42/PID/2021/PT TJK.\r\nThe main issue in this research is how the judge's considerations in Decision\r\nNumber 42/PID/2021/PT TJK and whether the decision to annul the imposition of\r\nchemical castration has met substantive justice. Based on this problem statement,\r\nthe research aims to understand the judge's considerations in overturning the\r\nfirst-instance court's decision and to comprehend the indicators that serve as\r\nbenchmarks for a decision to be considered reflective of substantive justice. The\r\nresearch methodology employed in this writing utilizes a normative juridical\r\napproach, drawing on literature as the primary source of data and secondary data\r\ntypes consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis\r\nis conducted qualitatively, incorporating the selection of theories, principles,\r\nnorms, doctrines, and provisions outlined in legislation. Subsequently, all\r\nobtained data is elucidated descriptively.\r\nThe results of the research and discussion indicate that in delivering a verdict\r\nagainst the defendant, the judge must consider that an individual should not be\r\ndeclared guilty unless proven by at least two valid pieces of evidence to serve as\r\nthe basis for the judge's conviction that the defendant truly committed the criminal\r\nact. In this case, based on the facts and circumstances specifically outlined in\r\nArticle 81 paragraph (5) of Law Number 17 of 2016, the defendant's actions are not proven to have caused harm to more than 1 (one) person, and other criteria\r\nand requirements are not met. Additionally, the evidence presented in the trial\r\nconvincingly demonstrates that the defendant deliberately threatened violence to\r\nforce a child into sexual intercourse. Therefore, by not only considering the\r\njuridical aspects but also taking into account philosophical and sociological\r\naspects, the imposition of chemical castration sanctions for perpetrators of sexual\r\nviolence against children cannot be carried out. Furthermore, the annulment of\r\nthe additional punishment of chemical castration for the perpetrator of sexual\r\nviolence against a child in this case has fulfilled substantive justice because the\r\nindicators or contents required in a judge's decision that embodies substantive\r\njustice have been met. These indicators include substantive justice elements such\r\nas objectivity, honesty, impartiality, and rationality.\r\nTherefore, in Decision Number 42/PID/2021/PT TJK, which annulled the\r\nchemical castration sanction, the appellate panel of judges has issued a decision\r\nbased on appropriate considerations. This is because the imposition of chemical\r\ncastration in the first-instance court was deemed not comprehensively considered\r\nbased on the specific facts and circumstances outlined in a limited manner. Thus,\r\nit is reasonable for the appellate judges to believe that the imposition of chemical\r\ncastration in the first-instance decision was an application of the law that was not\r\nas it should be. Consequently, the High Court corrected the decision concerning\r\nthe imposition of the additional punishment of chemical castration. The judge's\r\ndecision regarding the chemical castration sanction for perpetrators of child\r\nsexual violence in Decision Number 42/PID/2021/PT TJK has also fulfilled the\r\nsense of substantive justice for both the perpetrator and the victim. This is based\r\non four parameters of a decision containing substantive justice. The removal of\r\nthe chemical castration sanction for the perpetrator is a legal application that\r\nprioritizes the human rights of both the perpetrator and the child victim, grounded\r\nin the provisions and facts revealed during the trial. Law enforcement must\r\nconsider justice for both the perpetrator and the victim, ensuring it does not cause\r\nunrest in society. Therefore, a judge's decision, in addition to meeting justice\r\nrequirements, must also fulfill the element of utility for all parties involved.\r\nKeywords: Child Protection, Sexual Violence, Chemical Castration, and Judge\r\nConsiderations."^^ . "2023-12-19" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . " "^^ . "ERVIANA"^^ . " ERVIANA"^^ . . . . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SANKSI\r\nKEBIRI KIMIA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN\r\nSEKSUAL PADA ANAK\r\n(STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PID/2021/PT TJK) (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SANKSI\r\nKEBIRI KIMIA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN\r\nSEKSUAL PADA ANAK\r\n(STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PID/2021/PT TJK) (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SANKSI\r\nKEBIRI KIMIA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN\r\nSEKSUAL PADA ANAK\r\n(STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PID/2021/PT TJK) (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SANKSI\r\nKEBIRI KIMIA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN\r\nSEKSUAL PADA ANAK\r\n(STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PID/2021/PT TJK) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SANKSI\r\nKEBIRI KIMIA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN\r\nSEKSUAL PADA ANAK\r\n(STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PID/2021/PT TJK) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SANKSI\r\nKEBIRI KIMIA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN\r\nSEKSUAL PADA ANAK\r\n(STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PID/2021/PT TJK) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SANKSI\r\nKEBIRI KIMIA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN\r\nSEKSUAL PADA ANAK\r\n(STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PID/2021/PT TJK) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SANKSI\r\nKEBIRI KIMIA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN\r\nSEKSUAL PADA ANAK\r\n(STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PID/2021/PT TJK) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SANKSI\r\nKEBIRI KIMIA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN\r\nSEKSUAL PADA ANAK\r\n(STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PID/2021/PT TJK) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SANKSI\r\nKEBIRI KIMIA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN\r\nSEKSUAL PADA ANAK\r\n(STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PID/2021/PT TJK) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SANKSI\r\nKEBIRI KIMIA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN\r\nSEKSUAL PADA ANAK\r\n(STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PID/2021/PT TJK) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SANKSI\r\nKEBIRI KIMIA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN\r\nSEKSUAL PADA ANAK\r\n(STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PID/2021/PT TJK) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SANKSI\r\nKEBIRI KIMIA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN\r\nSEKSUAL PADA ANAK\r\n(STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PID/2021/PT TJK) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SANKSI\r\nKEBIRI KIMIA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN\r\nSEKSUAL PADA ANAK\r\n(STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PID/2021/PT TJK) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SANKSI\r\nKEBIRI KIMIA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN\r\nSEKSUAL PADA ANAK\r\n(STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PID/2021/PT TJK) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SANKSI\r\nKEBIRI KIMIA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN\r\nSEKSUAL PADA ANAK\r\n(STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PID/2021/PT TJK) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SANKSI\r\nKEBIRI KIMIA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN\r\nSEKSUAL PADA ANAK\r\n(STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PID/2021/PT TJK) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SANKSI\r\nKEBIRI KIMIA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN\r\nSEKSUAL PADA ANAK\r\n(STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PID/2021/PT TJK) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #78724 \n\nANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SANKSI \nKEBIRI KIMIA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN \nSEKSUAL PADA ANAK \n(STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PID/2021/PT TJK)\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .