title: PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN RESTITUSI DALAM  PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA  PERDAGANGAN ORANG  (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Lampung)
creator: Ade , Aprilia Putri
subject: 340 Ilmu hukum
description: Perdagangan manusia, juga dikenal sebagai TPPO, adalah kejahatan yang sangat serius  yang melanggar hak-hak masyarakat. Setiap tahunnya, kasus kejahatan ini semakin banyak  terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia. Meskipun hak-hak korban sudah diatur, namun  belum bisa diimplementasikan dengan baik. Penyitaan barang-barang pribadi terpidana  tidak diatur oleh ketentuan hukum. Akibatnya, Jaksa Penuntut Umum merasa sulit untuk  melaksanakan putusan Restitusi. Selain itu, apabila terpidana menolak membayar Restitusi,  maka pidana kurungan sebagai pengganti restitusi paling lama adalah satu tahun.  Pendekatan masalah adalah suatu pendekatan ilmiah yang menggunakan metode,  sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan sistem  analisis. Metode yuridis normatif dan yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini.  Temuan penelitian menunjukkan bahwa berbagai peraturan telah dibuat untuk mengatur  penerapan pidana tambahan Restitusi. Di antaranya Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7  Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan  Korban; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Perdagangan Orang; dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun  2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan serta Pemberian Restitusi dan Ganti  Kerugian kepada Korban Tindak Pidana. Namun implementasi peraturan tersebut belum  maksimal. Selain itu, Kejaksaan hingga saat ini belum ada pedoman mengenai perampasan  aset untuk pembayaran restitusi. Namun, penyelesaiannya dapat mulai dari tahap  penyidikan. Jaksa berinisiatif memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melacak aset  dari terdakwa/tersangka, kemudian aset tersebut disita oleh penyidik untuk kemudian  dimasukkan dalam tuntutan oleh jaksanya dalam surat tuntutan. Bahwa restitusi dibayarkan  dari hasil aset-aset berupa aset yang disita dari tahap penyidikan. Seperti itulah yang bisa  ditawarkan untuk menjembatani kekosongan pedoman perampasan aset pembayaran  Restitusi.  Diperlukan nya informasi yang masif mengenai Pidana Tambahan Restitusi agar  masyarakat awam dapat mengenal lebih jauh mengenai Restitusi dan mekanisme  pengajuan Restitusi, selain itu ketersediaan informasi mengenai upaya-upaya pemulihan  hak korban dapat disebarluaskan melalui peran serta aparat penegak hukum. Selain itu,  Terhadap pedoman yang mengatur mengenai perampasan aset untuk pembayaran restitusi,  terutama terhadap eksekutor, jaksa seharusnya memiliki panduan, sehingga dalam  eksekusinya dapat bergerak dengan cepat dan tertib.  Kata Kunci : Restitusi, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kejaksaan Tinggi Lampung
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2023-12-20
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/78750/1/1.%20ABSTRAK-ABSTRACT.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/78750/2/2.%20SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/78750/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   Ade , Aprilia Putri  (2023) PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN RESTITUSI DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Lampung).  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/78750/