%0 Generic
%A Riski , Angga Ramadan 
%D 2023
%F eprints:78767
%I FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
%T MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN  PELAPORAN PPh PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA GUDANG  PADA PT. PHILLIPS SEAFOODS INDONESIA
%U http://digilib.unila.ac.id/78767/
%X Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2011:1) berpendapat bahwa pajak  adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat  dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang  langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran  umum.  Menurut Sedangkan menurut MJH. Smeets dalam buku Waluyo (2011:1)  mengatakan bahwa pajak dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat  ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai  pengeluaran pemerintah.  Pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 adalah salah satu kredit pajak yang ada  dalam undang – undang pajak penghasilan tahun 2000. Pajak penghasilan final  pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dipotong atas beberapa jenis penghasilan yang  ketetapannya berdasarkan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal  4 ayat 2 final UU PPh, yang bersifat final, seperti bunga dan deposito lainnya,  hadiah atas undian, sewa tanah dan bangunan dari transaksi penjualan saham,  pengalihan hak tanah/bangunan serta jasa konstruksi.  Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan  Final (PPh final) ini tidak akan dihitung lagi Pajak Penghasilannya pada SPT  Tahunan dengan penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progresssif  (pasal 17 UU PPh). Namun atas pelunasan pemotongan atau pembayaran PPh  final tersebut juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan.  Kata kunci : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2