title: PUTUSAN HAKIM MENGENAI GUGATAN KURANG PIHAK (PRULIUM LITIS CONSORTIUM) DALAM PERKARA PENYEROBOTAN TANAH DI SUKARAME BANDAR LAMPUNG  (STUDI PUTUSAN NO. 59/PDT/2021/PT TJK) 
creator: Siti , Fatonah 
subject: 340 Ilmu hukum
description: Penelitian   ini   dilatarbelakangi   oleh   meningkatnya   putusan   terhadap gugatan yang tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Hal yang demikian dapat diakibatkan oleh gugatan yang cacat formil, sehingga gugatan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa. Dalam upaya menggali pemahaman secara mendalam, penelitian ini membahas kasus konkret yang terjadi di sukarame, dimana kasus ini tidak dapat dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara karena putusan hakim menyatakan  gugatan tidak  dapat  diterima karena kurang pihak  (Plurium Litis Consortium).    Pendekatan   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini   ialah   pendekatan kualitatif   dengan   mengumpulkan   data   dari   sumber-sumber   primer   berupa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Penelitian ini berbasis case studies dan berfokus pada pengamatan secara induktif    Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada dua hal yakni syarat formil dan  materill. Pada putusan pengadilan negeri tanjung karang nomor 151/PDT.G/2021/PN Tjk dan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjunkarang Nomor 59/PDT/2021/PT Tjk, gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim pada tingkat perta dan kedua adalah mengenai gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan gugatan obscure libel.   Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana posisi kasus dan pembuktian kepemilikan   hak atas tanah serta pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 59/PDT/2021/PT Tjk.    Kesimpulannya, kualitas gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam membuat suatu gugatan yang baik dan benar atau lazim disebut dengan cacat formil.  Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam putusan  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  No  151/Pdt.G/2021/PN  Tjk  dan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjunkarang Nomor 59/PDT/2021/PT Tjk, Bahwasanya   gugatan   penggugat   kurang   dalam   menarik   pihak-pihak   yang berkaitan   dengan   perkara   (Prulium   litis   consortium).   Sehingga   gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan tidak dapat dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.    Kata Kunci :  Gugatan, Niet Ontvankelijke Verklaard, Plurium Litis Consortium   This research is motivated by the increasing number of decisions on inadmissible  lawsuits  (Niet  Ontvankelijke  Verklaard)  in  the  Tanjungkarang District Court. This may be caused by formal defects in the lawsuit, rendering it unable to be pursued for examination by the judge. In an effort to gain a deep understanding, this study discusses a specific case that occurred in Sukarame, where  the  case  could  not  proceed  to  the  main  hearing  because  the  judge's decision stated that the lawsuit was inadmissible due to a lack of parties (Plurium Litis Consortium).    The approach used in this research is a qualitative approach, collecting data from primary sources such as the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head  of  the National  Land  Agency  Regulation  Number  21  of  2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases, Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Authority, and the Civil Code. This research is based on case studies and focuses on inductive observation.    The  judge's  considerations  in  rendering  a  verdict  are  based  on  two aspects,  namely  formal  and  material  requirements.  In  the  judgments  of  the Tanjung  Karang  District  Court  Number  151/PDT.G/2021/PN  Tjk  and  the Tanjung Karang High Court Number 59/PDT/2021/PT Tjk, the plaintiff's lawsuit was deemed inadmissible due to formal defects. The considerations of the panel of judges at both the first and second levels revolved around the issues of insufficient parties  (Plurium Litis  Consortium) and  obscure libel  claims.  Based  on  these aspects, the author is interested in understanding the current status of the case,   the proof of ownership of land rights, and the considerations of the panel of judges in delivering the verdict for case number 59/PDT/2021/PT Tjk.    In conclusion, the quality of the plaintiff's lawsuit did not meet the formal requirements for filing a proper and correct lawsuit, commonly referred to as formal defects. This is evident as stated in the judgments of the Tanjungkarang District Court No. 151/Pdt.G/2021/PN Tjk and the Tanjungkarang High Court No. 59/PDT/2021/PT Tjk. The judgments emphasized that the plaintiff's lawsuit lacked the involvement of relevant parties in the case (Plurium Litis Consortium). Consequently,   the   lawsuit   was   deemed   inadmissible   (Niet   Ontvankelijke Verklaard) and could not proceed to the main hearing.    Keyword : legal action, Niet Ontvankelijke Verklaard, Plurium Litis Consortium  
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2023-12-19
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/78823/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/78823/3/SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/78823/2/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   Siti , Fatonah   (2023) PUTUSAN HAKIM MENGENAI GUGATAN KURANG PIHAK (PRULIUM LITIS CONSORTIUM) DALAM PERKARA PENYEROBOTAN TANAH DI SUKARAME BANDAR LAMPUNG (STUDI PUTUSAN NO. 59/PDT/2021/PT TJK).  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/78823/