<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "ANALISIS PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN OLEH PENUNTUT\r\nUMUM DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA\r\nNOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA\r\n(Studi Penerapan Pasal 137)"^^ . "Pasal ini bertujuan untuk mengkaji tentang pelaksanaan pembuktian terbalik tindak pidana\r\npencucian uang dalam perkara narkoba yang harta bendanya merupakan harta hasil tindak\r\npidana untuk dirampas oleh negara atas nama negara sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana\r\npencucian uang. menghilangkan pencucian uang. Undang-Undang Tindak Pidana dan\r\nNarkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang hukum acara pidana sistem peradilan pidana\r\nIndonesia. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan\r\nbentuk penelitian yang digunakan adalah perspektif. Pendekatan hukum dengan sumber\r\ndata sekunder berupa dokumen hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan\r\ndata dilakukan dengan mempelajari dokumen atau bahan pustaka dan menganalisisnya\r\nmenggunakan metode penalaran deduktif. Pembuktian di persidangan pada hakikatnya\r\nmemuat kewajiban penuntut umum untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa,\r\nyang akan memberikan dasar yang cukup bagi hakim mengenai kebenaran fakta-fakta yang\r\ndikemukakan dalam surat dakwaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 66 KUHAP yang mengatur\r\nmengenai pemusnahan barang bukti penyitaan aset dalam kasus pencucian uang. Terdakwa\r\ntidak mempunyai kewajiban untuk membuktikan apa yang dituduhkan kepadanya di\r\npersidangan. Keterangan terdakwa tidak cukup menjadi dasar pembuktian bahwa terdakwa\r\nbersalah atas perbuatan yang didakwakan, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain,\r\nyaitu Kementerian Kehakiman. tidak mengakui proses pembuktian terhadap terdakwa.\r\nKonsep pembuktian kebalikan dari tindak pidana pencucian uang dalam penyelesaian\r\nkasus narkoba dimana harta benda adalah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana\r\ndalam perspektif KUHAP, khusus sidang pertama adalah sidang permohonan\r\npelepasan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh\r\npenyidik. berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun\r\n2013 tentang tata cara pengurusan permohonan pembuangan uang hasil kegiatan pencucian\r\nuang atau tindak pidana lainnya. Konsep pertentangan pembuktian yang kedua terhadap\r\ntindak pidana pencucian uang dalam penyelesaian perkara narkoba yang harta bendanya\r\nadalah uang hasil dilakukannya tindak pidana dilihat dari sudut hukum acara pidana\r\ndidasarkan pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait untuk Pencegahan\r\ndan penghapusan kegiatan pencucian uang. tindak pidana dan Pasal 98 UU Narkoba\r\nNomor 35 Tahun 2009 digabung dengan PP Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penerapan UU\r\nNarkoba pada Pasal 44 tentang Pengelolaan Hasil Tindak Pidana Narkoba.\r\nKata Kunci: Pembuktian terbalik, Hukum Acara Pidana, Tindak pidana\r\nPencucian uang (UU No.8 Tahun 2010), Tindak Pidana Narkotika\r\n(UU No.35 Tahun 2009), Perampasan Aset\r\nHasil Tindak Pidana."^^ . "2023-12-20" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "AKRAM RAMADHANSYAH"^^ . "FILLAH"^^ . "AKRAM RAMADHANSYAH FILLAH"^^ . . . . . . "ANALISIS PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN OLEH PENUNTUT\r\nUMUM DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA\r\nNOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA\r\n(Studi Penerapan Pasal 137) (File PDF)"^^ . . . "1. ABSTRAK - ABSTRACT.pdf"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN OLEH PENUNTUT\r\nUMUM DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA\r\nNOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA\r\n(Studi Penerapan Pasal 137) (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN OLEH PENUNTUT\r\nUMUM DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA\r\nNOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA\r\n(Studi Penerapan Pasal 137) (File PDF)"^^ . . . "3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN OLEH PENUNTUT\r\nUMUM DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA\r\nNOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA\r\n(Studi Penerapan Pasal 137) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN OLEH PENUNTUT\r\nUMUM DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA\r\nNOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA\r\n(Studi Penerapan Pasal 137) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN OLEH PENUNTUT\r\nUMUM DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA\r\nNOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA\r\n(Studi Penerapan Pasal 137) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN OLEH PENUNTUT\r\nUMUM DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA\r\nNOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA\r\n(Studi Penerapan Pasal 137) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN OLEH PENUNTUT\r\nUMUM DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA\r\nNOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA\r\n(Studi Penerapan Pasal 137) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN OLEH PENUNTUT\r\nUMUM DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA\r\nNOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA\r\n(Studi Penerapan Pasal 137) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN OLEH PENUNTUT\r\nUMUM DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA\r\nNOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA\r\n(Studi Penerapan Pasal 137) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN OLEH PENUNTUT\r\nUMUM DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA\r\nNOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA\r\n(Studi Penerapan Pasal 137) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN OLEH PENUNTUT\r\nUMUM DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA\r\nNOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA\r\n(Studi Penerapan Pasal 137) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN OLEH PENUNTUT\r\nUMUM DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA\r\nNOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA\r\n(Studi Penerapan Pasal 137) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN OLEH PENUNTUT\r\nUMUM DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA\r\nNOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA\r\n(Studi Penerapan Pasal 137) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN OLEH PENUNTUT\r\nUMUM DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA\r\nNOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA\r\n(Studi Penerapan Pasal 137) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN OLEH PENUNTUT\r\nUMUM DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA\r\nNOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA\r\n(Studi Penerapan Pasal 137) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN OLEH PENUNTUT\r\nUMUM DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA\r\nNOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA\r\n(Studi Penerapan Pasal 137) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN OLEH PENUNTUT\r\nUMUM DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA\r\nNOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA\r\n(Studi Penerapan Pasal 137) (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #78916 \n\nANALISIS PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN OLEH PENUNTUT \nUMUM DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA \nNOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA \n(Studi Penerapan Pasal 137)\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .