%A Aris Wari  Ardhan 
%T ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA EKSIBISIONIS KEPADA ANAK (Studi di Polresta Bandar Lampung) 
%X Perilaku eksibisionis merupakan penyimpangan seksual dimana pelaku mempertontonkan alat kelaminnya di depan umum dan kepada orang yang tidak menginginkannya untuk mendapatkan kepuasan seksualnya tersendiri. Kasus ini marak terjadi di Bandar  Lampung dan beberapa daerah  yang ada di Provinsi Lampung. Penyimpangan norma kesusilaan seperti kasus eksibisionis yang dilakukan terhadap anak merupakan masalah yang serius dan memerlukan adanya penegakan hukum. Fokus utama adalah memeriksa efektivitas upaya penegakan hukum dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual melalui tindakan eksibisionis dan apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana eksibisionis kepada anak di Wilayah Bandar Lampung dan apakah faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana eksibisionis kepada anak.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris sebagai penunjang penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Para pihak yang terlibat sebagai narasumber   diantaranya   Hakim   pada   Pengadilan   Negeri   Tanjung   Karang, Penyidik pada Polresta  Bandar  Lampung, serta Dosen Bagian Hukum  Pidana Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum pidana kasus eksibisionis yang korbannya adalah anak bermula dari dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penuntutan, hingga putusan  hakim/pengadilan,  dan  pelaksanaan  pidana.  Dalam  melakukan penegakan   hukum   yang   korbannya   adalah   anak-anak,   perlindungan   yang diberikan oleh Polresta yaitu mengerahkan Lembaga Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) guna melakukan penyelidikan dan penyidikan. 
Penegakan hukum  yang diberikan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana eksibisionis yang korbannya adalah anak berbeda dengan yang korbannya merupakan orang dewasa. Dakwaan yang disangkakan dan pasal yang digunakan dalam menjerat pelaku pun berbeda. Perbedaan ini tercermin dalam dakwaan yang disangkakan dan pasal-pasal hukum yang digunakan dalam menjerat pelaku. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan khusus terkait dengan perlindungan anak. Dalam melakukan penegakan hukum, seorang hakim  hampir  tidak  pernah  mengalami  hambatan karena semua  perkara  yang masuk ke pengadilan akan selalu dapat diputuskan. Namun, terdapat masalah yang dihadapi pihak kepolisian seperti terhambatnya proses penyelidikan dikarenakan kurangnya korban yang bersedia bersaksi dan lebih memilih diam karena merasa malu sebagai korban tindakan eksibisionis, serta kurangnya bukti yang cukup untuk membuktikan pelaku/tersangka yang diduga melakukan tindak eksibisionis.

Saran  dari  penelitian  adalah  penegakan  hukum  yang  diberikan  kepada  anak sebagai korban dari tindakan eksibisionis sangat penting guna melindungi anak dari perilaku eksploitasi seksual. Oleh sebab itu, diharapkan adanya upaya peningkatan kerja sama antara pihak kepolisian, masyarakat, dan pihak terkait untuk memastikan adanya bukti, serta memberikan edukasi kepada masyarakat, orang tua, dan korban mengenai pentingnya bersaksi dalam kasus eksibisionis agar pelaku dapat ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

%D 2024
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%R 2012011166 
%I FAKULTAS HUKUM
%L eprints78917