%A MARGARETHA SIJABAT MONICA
%T ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PERLINDUNGAN
KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENGAJUKAN 
GUGATAN DI PENGADILAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No 14/Pdt.G/2023/PN.Tjk) 
%X Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah sebuah lembaga
yang didirikan dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak konsumen yang
dilanggar oleh pelaku usaha dan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila
terjadi pelanggaran hak merujuk pada Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen, menjelaskan Lembaga Perlindungan Konsumen
Swadaya Masyarakat memiliki Legal Standing dalam mengajukan gugatan.
Namun, dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN.Tjk, majelis hakim memiliki
bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat tidak memiliki
Legal Standing dalam mengajukan gugatan ke pengadilan. Sehingga muncul
permasalahan dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana pertimbangan hakim
terhadap Legal Standing Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan
Anak Negeri (YLPK PERARI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen? (2) Bagaimana konsep kepentingan hukum
dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 14/Pdt.G/2023/PN.Tjk? 
Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum yuridis-normatif
dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan
kualitatif. Data dan sumber data menggunakan data primer dan data  sekunder
yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan
data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Metode pengolahan data melalui
seleksi data, klasifikasi data, dan sistematika data. 
Hasil penelitian dan pembahasan antara lain:  (1) gugatan yang diajukan oleh
LPKSM tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke verklaard (NO) karena
gugatan cacat formil dan  LPKSM tidak memiliki Legal Standing untuk
mengajukan gugatan ke pengadilan, (2) gugatan yang diajukan atas nama dan oleh
LPKSM harus berangkat dari kepentingan umum konsumen. 
Kata kunci: Gugatan, Legal Standing, Lembaga Perlindungan Konsumen
Swadaya Masyarakat (LPKSM).  The Non-Governmental Consumer Protection Agency is an institution established
with the aim of fighting for consumer rights violated by business actors and can
file a lawsuit in court in the event of a violation of rights referring to Law No. 8 of
1999 concerning consumer protection, explaining that the Non-Governmental
Consumer Protection Agency has legal standing in filing a lawsuit. However, in
Decision No. 14/Pdt.G/2023/PN.Tjk, the panel of judges held that the NonGovernmental
Consumer
Protection
Agency
did
not
have
legal
standing
to
file
a

lawsuit

in court. So that problems arise in this study, namely (1) How is the
judge's consideration of the legal standing of the Non-Governmental Consumer
Protection Agency Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) based on Law
Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection? (2) How is the concept of
legal interest in the Tanjungkarang District Court Decision Number
14/Pdt.G/2023/PN.Tjk?

The type of research in this thesis uses normative-empirical legal research with
descriptive research type. The problem approach uses a qualitative approach.
Data and data sources use primary data and secondary data consisting of
primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection methods using
literature study and field study. Data processing methods through data selection,
data classification, and data systematization.

The results of research and discussion include:  (1) the lawsuit filed by LPKSM
cannot be accepted or Niet Onvankelijke verklard (NO) because the lawsuit is
formally defective and LPKSM does not have Legal Standing to file a lawsuit in
court, (2) a lawsuit filed on behalf of and by LPKSM must depart from the general
interests of consumers.

Keywords: Lawsuit, Legal Standing, Non-Governmental Consumer Protection
Organization (LPKSM). 
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2023
%I FAKULTAS HUKUM
%L eprints78944