title: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEJABAT PUBLIK YANG MEMBANTU SINDIKAT JOKI SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA (CASN) MELALUI APLIKASI REMOTE ACCESS (Studi Kasus Putusan Nomor: 868/Pid.Sus/2022/PN.Tjk) 
creator: REGY , OKTARIANA 
subject: 340 Ilmu hukum
subject: 345 Hukum pidana
description: Pelaku pembantu tindak pidana yang merupakan pejabat publik dalam Putusan  Nomor: 868/Pid.Sus/2022/PN.Tjk hakim mengadili dengan pidana penjara selama  4 (empat) bulan dan denda Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan sesuai dengan Pasal 46 Ayat (1) Juncto Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 56 Ayat (1) KUHP. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini terkait dengan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik yang membantu sindikat joki seleksi  CASN  melalui  aplikasi  remote  access  berdasarkan  Putusan  Nomor:  868/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, serta bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pejabat publik yang membantu sindikat joki seleksi CASN melalui aplikasi remote access berdasarkan Putusan Nomor :  868/Pid.Sus/  2022/PN.Tjk.    Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum doktrinal (normatif) dan didukung dengan pendekatan non-doktrinal (empiris). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dari penelitian ini adalah: Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung; Penyidik Kepolisian Daerah Lampung; Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kemudian data tersebut diperoleh serta dianalisis secara kualitatif.    Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Nomor: 868/Pid.Sus/2022/PN. Tjk Terdakwa Ani Sudari dalam kasus ini melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membantu mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun sebagai pelaku pembantu telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan bertentangan dengan hukum atau unsur perbuatan   jahat (actus reus) dan unsur niat jahat (mens rea) telah terpenuhi. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan Putusan Nomor  868/Pid.Sus/2022/PN.Tjk hakim mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum; keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa; barang bukti dalam persidangan; dan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang (KUHP dan UU ITE).  Serta hal-hal yang bersifat non-yuridis seperti: latar belakang perbuatan terdakwa; akibat perbuatan terdakwa; kondisi diri terdakwa; dan keadaan yang memberatkan serta meringankan terdakwa.    Saran dalam penelitian ini adalah agar pertanggungjawaban pidana pejabat publik yang dengan jabatannya membantu dalam suatu tindak pidana diberikan hukuman yang lebih berat. Kepada penegak hukum dalam mengkaji suatu perkara diharapkan dapat benar-benar cermat mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis. Hendaknya juga hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang merupakan seorang pejabat publik yang melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membantu mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun harus benar-benar melihat semua aspek berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum agar keadilan sebenar- benarnya dapat tercapai dan dirasaka semua pihak.    Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pejabat Publik, Joki CASN.  
publisher: HUKUM
date: 2024-01-30
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/78961/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/78961/3/SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/78961/2/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   REGY , OKTARIANA   (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEJABAT PUBLIK YANG MEMBANTU SINDIKAT JOKI SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA (CASN) MELALUI APLIKASI REMOTE ACCESS (Studi Kasus Putusan Nomor: 868/Pid.Sus/2022/PN.Tjk).  HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/78961/