TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints78981
UR  - http://digilib.unila.ac.id/78981/
A1  - TANZIILAL , ALTOOF ATHTHOBARANI
Y1  - 2024/01/30/
N2  - Berdasarkan Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PT DKI, pelaku tindak pidana
peretasan informasi elektronik divonis dengan Pasal 30 ayat (2) UU ITE tentang
hacking atau peretasan. Padahal dalam pertimbangan di putusan tersebut terdapat
fakta-fakta bahwa perbuatan pelaku juga memenuhi unsur Pasal 480 KUHP tentang
penadahan dan Pasal 35 UU ITE tentang carding atau manipulasi kartu.
Permasalahan dalam penulisan ini yaitu bagaimanakah dasar pertimbangan hakim
dalam tindak pidana peretasan informasi elektronik pada putusan nomor
281/Pid.Sus/2022/PT DKI dan apakah putusan tersebut sudah memenuhi rasa
keadilan substantif.
Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah normatif empiris. Prosedur
pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber
terdiri 4 orang yakni hakim tingkat banding, hakim tingkat pertama dan 2 dosen
fakultas hukum UNILA. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa
pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan nomor 281/Pid.Sus/2022/PT DKI
mempertimbangkan aspek yuridis meliputi surat dakwaan, keterangan saksi,
keterangan terdakwa, barang bukti dan pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 36 jo. Pasal 51
ayat (2) tentang UU ITE. Lalu aspek filosofis, hakim mempertimbangkan tujuan
pemidanaan itu adalah tidak semata-mata untuk membalas kejahatan pelaku dengan
hukuman penjara, tetapi juga untuk membuat pelaku menginsyafi perbuatannya
karena dalam putusan tersebut hakim mempertimbangkan mengenai alasan pelaku
melakukan kejahatan yaitu untuk mencari biaya pulang ke negaranya dan juga nota
pembelaan dari penasihat hukum untuk meringankan hukumannya. Sedangkan aspek sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan
latar belakang terdakwa dan juga hal-hal lain seperti dampak kejahatan, modus
operandi dan perilakunya di persidangan. Putusan hakim dalam perkara nomor
281/Pid.Sus/2022/PT DKI belum memenuhi keadilan substantif karena hakim pada
tingkat pertama dan tingkat banding mengenyampingkan pertimbangan tentang
fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
Saran dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum harus memiliki
pemahaman yang secara luas dan mendalam mengenai cyber crime. Selain itu,
hakim haruslah teliti dalam memeriksa di proses pengadilan sehingga ia tidak
mengabaikan fakta-fakta terungkap di persidangan dan menjadi pengoreksi
bilamana terdapat kekeliruan yang disebabkan oleh dua instansi penegak hukum
pidana di bawahnya.
Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Peretasan Informasi Elektronik,
 Keadilan Substantif
PB  - FAKULTAS HUKUM
TI  - ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PERETASAN INFORMASI ELEKTRONIK
(Studi Putusan PT Nomor 281/Pid.Sus/2022/PT DKI)
AV  - restricted
ER  -