%0 Generic
%A HURRIYAH ‘AINAA, MARDIYAH
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2024
%F eprints:78985
%I FAKULTAS HUKUM
%T BENTUK PEMERINTAHAN OTORITA IKN SEBAGAI  PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS DALAM KETATANEGARAAN  INDONESIA
%U http://digilib.unila.ac.id/78985/
%X Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara  menjadi landasan hukum atas pembentukan pemerintahan daerah otonomi khusus  Ibukota Negara yang disebut Pemerintahan Otorita IKN setingkat provinsi,  diselenggarakan oleh Lembaga Otorita setingkat Kementerian dipimpin Kepala  Otorita yang ditunjuk oleh Presiden dan tidak menyelenggarakan pemilu DPRD.  Dengan kekhususan tersebut menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaian  kekhususan tersebut dengan UUD NRI 1945. Penelitian ini merupakan penelitian  hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan demi melihat kesesuaian  antara UU IKN dengan UUD NRI 1945 serta melihat koherensi pertimbangan  bentuk pemerintahan Otorita IKN dengan bentuk Ibukota sebelumnya dan konsep  negara kesatuan dalam ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan  perubahan bentuk dilakukan untuk memberikan keleluasaan pemerintah pusat  berkoordinasi dengan pemerintahan daerah khusus dalam rangka persiapan,  penyelenggaraan, dan pembangunan Ibukota Negara Baru yang dilakukan di  Nusantara. Namun pada Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (3), ayat (4),  Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2022 tidak sesuai dengan  konsep pemerintahan daerah Pasal 18 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 18A ayat  (1), dan Pasal 18B ayat (2) BAB VI UUD NRI 1945.  Kata kunci : Pemerintah Daerah, Daerah Khusus, Otorita IKN.    The enactment of Law No. 3 of 2022 concerning the National Capital is the legal  basis for the formation of a special autonomous regional government of the  National Capital called the otoruta of IKN Government at the provincial level,  organized by a Ministry-level Otorita Institution led by the Head of the otorita  appointed by the president and doesn’t hold DPRD elections. With this specificity  raises questions related to the suitability of the specificity woth the 1945  Constituition of The Republic of Indonesia. This research is a normative legal  research with a statute approach in order to see the suitability of the IKN Law with  the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and see the coherence of  consideration of the otorita of IKN form of government with the previous form of  the Capital and the concept of a unitary state in Indonesian constitutionalism. The  result of this research show that the change in form was carried out of provide  flexibility for the central government to coordinate with special government in the  context of preparing, organizing, and developing the New National Capital in the  Nusantara. However, Article 1 section (2), Article 4 section (1), Article 5 section  (3) and section (4), Article 9 section (1), and Article 13 section (1) of Law No. 3 of  2022 aren’t in accordance with the concept of regional government in Article 18  section (1), section (3), and section (4), Article 18A section (1), and Article 18B  section (2) Chapter VI of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.  Keywords: Regional Government, Special Region, Otorita of IKN.