<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "BENTUK PEMERINTAHAN OTORITA IKN SEBAGAI\r\nPEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS DALAM KETATANEGARAAN\r\nINDONESIA"^^ . "Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara\r\nmenjadi landasan hukum atas pembentukan pemerintahan daerah otonomi khusus\r\nIbukota Negara yang disebut Pemerintahan Otorita IKN setingkat provinsi,\r\ndiselenggarakan oleh Lembaga Otorita setingkat Kementerian dipimpin Kepala\r\nOtorita yang ditunjuk oleh Presiden dan tidak menyelenggarakan pemilu DPRD.\r\nDengan kekhususan tersebut menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaian\r\nkekhususan tersebut dengan UUD NRI 1945. Penelitian ini merupakan penelitian\r\nhukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan demi melihat kesesuaian\r\nantara UU IKN dengan UUD NRI 1945 serta melihat koherensi pertimbangan\r\nbentuk pemerintahan Otorita IKN dengan bentuk Ibukota sebelumnya dan konsep\r\nnegara kesatuan dalam ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan\r\nperubahan bentuk dilakukan untuk memberikan keleluasaan pemerintah pusat\r\nberkoordinasi dengan pemerintahan daerah khusus dalam rangka persiapan,\r\npenyelenggaraan, dan pembangunan Ibukota Negara Baru yang dilakukan di\r\nNusantara. Namun pada Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (3), ayat (4),\r\nPasal 9 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2022 tidak sesuai dengan\r\nkonsep pemerintahan daerah Pasal 18 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 18A ayat\r\n(1), dan Pasal 18B ayat (2) BAB VI UUD NRI 1945.\r\nKata kunci : Pemerintah Daerah, Daerah Khusus, Otorita IKN.\r\n\r\nThe enactment of Law No. 3 of 2022 concerning the National Capital is the legal\r\nbasis for the formation of a special autonomous regional government of the\r\nNational Capital called the otoruta of IKN Government at the provincial level,\r\norganized by a Ministry-level Otorita Institution led by the Head of the otorita\r\nappointed by the president and doesn’t hold DPRD elections. With this specificity\r\nraises questions related to the suitability of the specificity woth the 1945\r\nConstituition of The Republic of Indonesia. This research is a normative legal\r\nresearch with a statute approach in order to see the suitability of the IKN Law with\r\nthe 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and see the coherence of\r\nconsideration of the otorita of IKN form of government with the previous form of\r\nthe Capital and the concept of a unitary state in Indonesian constitutionalism. The\r\nresult of this research show that the change in form was carried out of provide\r\nflexibility for the central government to coordinate with special government in the\r\ncontext of preparing, organizing, and developing the New National Capital in the\r\nNusantara. However, Article 1 section (2), Article 4 section (1), Article 5 section\r\n(3) and section (4), Article 9 section (1), and Article 13 section (1) of Law No. 3 of\r\n2022 aren’t in accordance with the concept of regional government in Article 18\r\nsection (1), section (3), and section (4), Article 18A section (1), and Article 18B\r\nsection (2) Chapter VI of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.\r\nKeywords: Regional Government, Special Region, Otorita of IKN."^^ . "2024-02-02" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "MARDIYAH"^^ . "HURRIYAH ‘AINAA"^^ . "MARDIYAH HURRIYAH ‘AINAA"^^ . . . . . . "BENTUK PEMERINTAHAN OTORITA IKN SEBAGAI\r\nPEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS DALAM KETATANEGARAAN\r\nINDONESIA (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "BENTUK PEMERINTAHAN OTORITA IKN SEBAGAI\r\nPEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS DALAM KETATANEGARAAN\r\nINDONESIA (File PDF)"^^ . . . "BENTUK PEMERINTAHAN OTORITA IKN SEBAGAI\r\nPEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS DALAM KETATANEGARAAN\r\nINDONESIA (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "BENTUK PEMERINTAHAN OTORITA IKN SEBAGAI\r\nPEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS DALAM KETATANEGARAAN\r\nINDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "BENTUK PEMERINTAHAN OTORITA IKN SEBAGAI\r\nPEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS DALAM KETATANEGARAAN\r\nINDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "BENTUK PEMERINTAHAN OTORITA IKN SEBAGAI\r\nPEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS DALAM KETATANEGARAAN\r\nINDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "BENTUK PEMERINTAHAN OTORITA IKN SEBAGAI\r\nPEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS DALAM KETATANEGARAAN\r\nINDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "BENTUK PEMERINTAHAN OTORITA IKN SEBAGAI\r\nPEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS DALAM KETATANEGARAAN\r\nINDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "BENTUK PEMERINTAHAN OTORITA IKN SEBAGAI\r\nPEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS DALAM KETATANEGARAAN\r\nINDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "BENTUK PEMERINTAHAN OTORITA IKN SEBAGAI\r\nPEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS DALAM KETATANEGARAAN\r\nINDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "BENTUK PEMERINTAHAN OTORITA IKN SEBAGAI\r\nPEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS DALAM KETATANEGARAAN\r\nINDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "BENTUK PEMERINTAHAN OTORITA IKN SEBAGAI\r\nPEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS DALAM KETATANEGARAAN\r\nINDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "BENTUK PEMERINTAHAN OTORITA IKN SEBAGAI\r\nPEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS DALAM KETATANEGARAAN\r\nINDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "BENTUK PEMERINTAHAN OTORITA IKN SEBAGAI\r\nPEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS DALAM KETATANEGARAAN\r\nINDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "BENTUK PEMERINTAHAN OTORITA IKN SEBAGAI\r\nPEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS DALAM KETATANEGARAAN\r\nINDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "BENTUK PEMERINTAHAN OTORITA IKN SEBAGAI\r\nPEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS DALAM KETATANEGARAAN\r\nINDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "BENTUK PEMERINTAHAN OTORITA IKN SEBAGAI\r\nPEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS DALAM KETATANEGARAAN\r\nINDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "BENTUK PEMERINTAHAN OTORITA IKN SEBAGAI\r\nPEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS DALAM KETATANEGARAAN\r\nINDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #78985 \n\nBENTUK PEMERINTAHAN OTORITA IKN SEBAGAI \nPEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS DALAM KETATANEGARAAN \nINDONESIA\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .