%0 Generic
%A ANGELLISA, GABRIELLA SIMAMORA
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2023
%F eprints:79122
%I FAKULTAS HUKUM
%T KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA SELAKU MEDIATOR  TERHADAP PT PLN UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA  BAGIAN SELATAN TERKAIT RETRIBUSI PERSETUJUAN  BANGUNAN GEDUNG (PBG)  (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Lampung berdasarkan Surat Perintah  Nomor: PRIN-4979/L.8.1/Gph.2/10/2022)
%U http://digilib.unila.ac.id/79122/
%X Jaksa Pengacara Negara merupakan Jaksa yang memiliki kuasa khusus dalam  menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Permasalahan dalam  penelitian ini untuk mengetahui bagaimana syarat dan prosedur yang harus  dipenuhi oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai Mediator dalam penyelesaian  sengketa perkara perdata berdasarkan Surat Perintah Nomor Prin-  4979/L.8.1/Gph.2/10/2022 serta penyelesaian dari sengketa perdata tersebut.  Dalam pernyelesaian perkara ini menggunakan jalur non litigasi yakni mediasi.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum  normatif dan empiris. Adapun bahan hukum yang penulis gunakan dalam  penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan  hukum lainnya yang diperoleh melalui teknik argumentasi, teknik deskripsi, dan  teknik evaluasi yang dapat menunjang untuk penulisan karya ilmiah ini, kemudian  teknik pengolahan datanya menggunakan teknik pengolahan analisis kualitatif  normatif.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sudah  terlaksananya syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh Jaksa Pengacara  Negara yang terdiri dari Pemberian Surat Kuasa dari PT PLN, memiliki sikap  Objektif Profesional, menjaga kerahasiaan, berkualitas, dan berintegritas dalam  melaksanakan mediasi terkait Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Setelah  dilakukan mediasi antara PT PT PLN UIP Sumatera Bagian Selatan dengan  Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  serta Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Bandar Lampung. Serta  berdasarkan nota kesepahaman diantara kedua belah pihak, maka permasalah ini  berhasil dilakukan dengan jalur mediasi. Sehingga dicapai dicapai kesepakatan  dimana PT PLN tidak dikenakan biaya Retribusi Persetujuan Bangunan (PBG)  Gardu Induk 150 kV Langkapura.  Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara, Mediator, BUMN