%A  . BERNADETA 
%T KEBIJAKAN OPTIMALISASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DEMI KEADILAN 
%X Penyelesaian  perkara  menggunakan  pendekatan  keadilan  restoratif  merupakan suatu  bentuk  model  baru  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  yang  menawarkan solusi secara komprehensif dan efektif dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga dan  masyarakat  untuk  memperbaiki  suatu  perbuatan  melawan  hukum  dengan menggunakan  keasadaran  dan  keinsyafan  sebagai  landasan  untuk  memperbaiki kehidupan di dalam lingkungan bermasyarakat.   Permasalahan  yang  akan  dikaji  yaitu  pelaksanaan  penghentian  penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif demi keadilan dan optimalisasi penghentian penuntutan  dengan  pendekatan  Restorative  Justice.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  yuridis  normatif  dengan  mengkaji  bahan-bahan  pustaka  seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan dokumen terkait.   Dalam  mengoptimalisasi  pelaksanaan  penghentian  penuntutan  berdasarkan keadilan  restoratif  Jampidum  telah  mengeluarkan  Surat  Edaran  No. 01/E/EJP/02/2022  tentang  Pelaksanaan  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan Keadilan  Restoratif.  Surat  Edaran  tersebut  berisi  tentang  persyaratan  prinsip  di dalam Perja Keadilan Restoratif yang dapat dikecualikan namun bersifat kasuistik. Upaya dalam rangka mengoptimalisasi penghentian penuntutan dengan pendekatan Restorative  Justice  adalah  dengan  melakukan  pembaharuan  hukum  acara  pidana dalam sistem peradilan pidana untuk mengakomodir penegakan hukum berorientasi keadilan restoratif yang harus diikuti dengan penguatan kewenangan Jaksa selaku Dominus Litis dalam penegakan hukum pidana berorientasi keadilan restoratif.   Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  disarankan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia  untuk  memasukkan  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan Keadilan  Restoratif  ke  dalam  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana, kemudian perlu adanya substansi hukum yang mengakomodir pelaksanaan keadilan restoratif secara lengkap agar terdapat keseragaman peraturan perundang- undangan  yang  memberikan  legitimasi  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk melakukan  penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif  serta diharapkan Jaksa Agung dapat mendelegasikan kewenangan penentuan persetujuan penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif  pada  Kejaksaan  Negeri yang  ada  di  seluruh  Indonesia  dengan  tetap  adanya  pengawasan  melekat  pada masing-masing Kejaksaan Tinggi.  Kata Kunci: Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif, Demi Keadilan 
 Resolving cases using a restorative justice approach is a new model in resolving criminal  cases  that  offers  comprehensive  and  effective  solutions  by  involving victims, perpetrators, families and the community to repair an act against the law by using awareness and conviction as a basis for improving life in the environment social.  The  problem  that  will  be  studied  is  the  implementation  of  the  termination  of prosecution based on the principles of restorative justice for the sake of justice and optimizing  the  termination  of  prosecution  using  a  Restorative  Justice  approach. This research uses a normative juridical approach by examining library materials such as statutory regulations, books, journals and related documents.  To  optimizing  the  implementation  of  the  termination  of  prosecutions  based  on restorative  justice  Jampidum  has  issued  a  Circular  Number  01/E/EJP/02/2022 concerning the Implementation of Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The Circular contains the principle requirements in the Restorative Justice Perja  which  can  be  excluded  but  are  casuistic  in  nature.  Efforts  to  optimize  the termination of prosecutions using a Restorative Justice approach are by reforming the  criminal  procedural  law  in  the  criminal  justice  system  to  accommodate restorative  justice-oriented  law  enforcement  which  must  be  followed  by strengthening  the  authority  of  the  Prosecutor  as  Dominus  Litis  in  enforcing restorative justice-oriented criminal law.  Based on these conclusions, it is recommended to the House of Representatives of the  Republic  of  Indonesia  to  include  Termination  of  Prosecution  Based  on Restorative Justice into the Draft Criminal Procedure Code, then there needs to be legal  substance  that  accommodates  the  complete  implementation  of  restorative justice so that there is uniformity in legal regulations that provide legitimacy. to the Public Prosecutor to terminate the prosecution based on restorative justice and it is hoped that the Attorney General can delegate the authority to determine approval for the termination of the prosecution based on restorative justice to the District Attorneys throughout Indonesia with continued supervision attached to each High Prosecutor's Office. Keyword: Termination of Prosecution, Restorative Justice, For Justice  
%D 2024
%I HUKUM
%L eprints79241