TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints79345
UR  - http://digilib.unila.ac.id/79345/
A1  - FARIDA, MIROJATUN KHASANAH
Y1  - 2024/02/01/
N2  - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa pada tahap
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban,
bentuk relasi kuasa yang terjalin, dan faktor penghambat realisasi Dana Desa
untuk pembangunan infrastruktur di Desa Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung,
Kabupaten Lampung Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif
dengan melakukan wawancara mendalam kepada Perangkat Desa, Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat Desa Sulusuban, dan Pejabat
Keuangan dan Aset Desa Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Kab.
Lampung Tengah. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara
mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1)
Pengelolaan Dana Desa di Desa Sulusuban telah mengikuti seluruh tahapan
pengelolaan Dana Desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban, namun diperlukan evaluasi lebih lanjut pada
tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan Pelaporan
pertanggungjawaban. (2) Dalam menjalankan pengelolaan Dana Desa, Pemerintah
Desa menciptakan wacana yang berdasar pada pengetahuan dalam mengelola
Dana Desa, kemudian dipercayai dan diterima oleh masyarakat hingga
menciptakan  hegemoni. (3) Kesadaran terhadap hegemoni menciptakan resistensi
yang dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam bentuk hidden transcript dan
publik transcrip dan sebagai bukti bahwa sebenarnya masyarakat dan BPD
memiliki kekuasaan untuk membela haknya, hal ini merepresantasikan pendapat
Faucault bahwa kekuasaan bukan milik organisasi  melainkan ada dimana-mana
dan tersebar di masyarakat. (4) Faktor penghambat realisasi Dana Desa untuk
pembangunan infrastruktur merupakan hasil diskursus yang diproduksi oleh
Perangkat Desa, BPD, masyarakat, dan Pejabat Dinas PMD Kab. Lampung
Tengah. 

Kata Kunci: Dana Desa, Pemerintah Desa, Diskursus, Hegemoni, Resistensi 
This research aims to determine the management of Village Funds at the
planning, implementation, administration, reporting and accountability stages,
the forms of power relations that exist, and factors inhibiting the realization of
Village Funds for infrastructure development in Sulusuban Village, Seputih
Agung District, Central Lampung Regency. The research method used was
qualitative by conducting in-depth interviews with Village Officials, the Village
Consultative Body (BPD), the Sulusuban Village community, and the Village
Finance and Assets Officer of the District Community and Village Empowerment
Service. Central Lampung. Data collection uses observation, in-depth interviews,
and documentation. The results of this research show that: (1) Village Fund
Management in Sulusuban Village has followed all stages of Village Fund
management, namely planning, implementation, administration, reporting and
accountability, however further evaluation is needed at the planning, development
implementation and accountability reporting stages. (2) In carrying out Village
Fund management, the Village Government creates discourse that is based on
knowledge in managing Village Funds, which is then trusted and accepted by the
community, thereby creating hegemony. (3) Awareness of hegemony creates
resistance carried out by the community and the BPD in the form of hidden
transcripts and public transcripts and as proof that the community and the BPD
actually have the power to defend their rights, this represents Faucault's opinion
that power does not belong to the organization but is everywhere and spread in
society. (4) Factors inhibiting the realization of Village Funds for infrastructure
development are the result of discourse produced by Village Apparatus, BPD, the
community, and District PMD Service Officials. Central Lampung.

Keywords: Village funds, Village Autorities, Diskursus, Hegemoni, resistence
 
PB  - FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TI  - PERILAKU APARAT DESA: STUDI RELASI KUASA ALIRAN DANA
DESA UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA
PEMERINTAHAN DESA DI LAMPUNG 
AV  - restricted
ER  -