TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints79347
UR  - http://digilib.unila.ac.id/79347/
A1  - MAULIDZA  , DIANA ZULFA
Y1  - 2024/02/15/
N2  - Penghinaan terhadap wibawa pengadilan selanjutnya disebut sebagai Contempt of Court masih menjadi pembahasan yang berkaitan dalam program pembangunan hukum nasional, hal tersebut tidak terlepas dari fenomena tindakan yang dianggap mencederai kewibawaan institusi peradilan di Indonesaia. Tindakan Contempt of Court di Indonesai berpotensi terjadi pada saat sidang vonis terhadap suatu kasus karena dalam persidangan tersebut terdapat putusan hakim yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh suatu pihak  yang diperintahkan. Hukum pidana positif Indonesia belum mampu menyentuh segala bentuk tindak pidana Contempt of Court dan belum mempresentasikan pengertian dan ruang lingkup Contempt of Court secara lengkap dan integral, serta pengaturan yang belum diatur secara spesifik   dan   masih   tersebar   dalam   peraturan   perundangan   pidana,   maka pemerintah mengingkan adanya kebijakan formulasi tentang perbuatan yang menghambat proses peradilan tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini  adalah  (1)  bagaimana  kondisi  saat  ini  terkait  pengaturan  tindak  pidana Contempt of Court berdasarkan KUHP (2) bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana Contempt of Court berdasarkan KUHP Nasional.

Penelitian ini menggunakan metode penlitian yuridis normatif dengan didukung oleh pendekatan yuridis empiris yang berupa dukungan dari para pakar hukum pidana dan penegak hukum untuk mendukung data yuridis normatif. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Advokat, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian disimpulkan bahwa tindak Contempt of Court dalam KUHP yang berlaku saat ini masih menjadi perdebatan mengenai definisi dan klasifikasi yang merupakan suatu perbuatan yang dianggap merendahkan   wibawa   dan   penghinaan   proses   peradilan.   Oleh   karena   itu, diperlukan kesepahaman mengenai perbuatan Contempt of Court yang menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, penasehat hukum dan masyarakat. Melalui kebijakan formulasi pengaturan Contempt of Court dalam KUHP Nasional sudah 
tersusun di dalam satu bab khusus dan mumculkan aturan baru yaitu mengkriminalisasi suatu perbuatan Contempt of Court yang mungkin dapat dilakukan oleh oknum melalui media atau pers sehingga dapat membentuk opini masyarakat dan berpotensi terjadinya trial by the press.

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu diperlukan kesepahaman mengenai perbuatan Contempt of Court yang menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, penasehat hukum, dan masyarakat sehingga perlu dianalisis tentang kebutuhan pengaturan Contempt of Court dari perspektif kebijakan kriminalnya (kriminalisasi) dikorelasikan  eksistensi pengadilan sebagai unsur utama tegaknya negara hukum serta dikaitkan dampak terjadinya atau minimnya tindakan terhadap pelaku Contempt of Court bagi wibawa dan martabat peradilan serta terhadap eksistensi negara hukum. Oleh karena itu, pemerintah membuat aturan yang mengatur  terkait  Contempt  of  Court  di  dalam  KUHP  Nasional  secara  lebih spesifik dan lebih tegas tanpa membahayakan sistem demokrasi di Indonesia dengan tidak membatasi kebebasan berbicara dan berekspresi (freedom of speech and expression) serta kebebasan berpendapat (freedom of opinion) sehingga terwujud  lembaga  peradilan  yang  mempunyai  wibawa  serta  aparat  penegak hukum dan para pencari keadilan dapat terlindungi dengan adanya penghinaan dan ancaman dari pelaku.



Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, Contempt of Court, KUHP Nasional

PB  - HUKUM
TI  - ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA PENGHINAAN WIBAWA PENGADILAN (CONTEMPT OF COURT) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL 
AV  - restricted
ER  -