%A Aulia Permata Hati Helen 
%T ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS
KELANGKAAN MINYAK GORENG
%X Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai salah satu negara produsen minyak
sawit terbesar di dunia, walaupun Indonesia memegang status sebagai salah satu negara
produsen minyak sawit terbesar di dunia, kerja sama dalam pengolahan produk
turunannya tidak berjalan dengan baik, menghadapi ketidakseimbangan yang
mengecewakan antara kekayaan minyak sawitnya yang melimpah dan situasi
kelangkaan serta kenaikan harga minyak goreng pada tahun 2022. Kelangkaan ini
diperparah oleh adanya dugaan praktik penimbunan minyak goreng oleh pelaku usaha.
Oleh karnanya penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana perlindungan konsumen
dapat mengatasi kelangkaan minyak goreng dan pertanggungjawaban hukum terhadap
penimbunan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Jenis penelitian hukum yang digunakan
dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan
statue approach dan menggunakan teori perlindungan hukum, teori peminatan dan
teori tanggung jawab. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Perlindungan
konsumen terhadap kelangkaan minyak goreng dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat memberikan dasar hukum untuk
melindungi hak-hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang jelas mengenai harga,
kualitas, dan ketersediaan produk seperti minyak goreng dan pada Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dapat digunakan untuk mengawasi dan
menindak praktik bisnis yang tidak fair, termasuk upaya-upaya untuk menghindari
kelangkaan dan spekulasi harga yang merugikan konsumen. Pertanggungjawaban
hukum terhadap kelangkaan minyak goreng oleh pelaku usaha yang terlibat dalam
penimbunan dan menyebabkan kelangkaan dapat melanggar ketentuan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya
terkait dengan praktik bisnis yang tidak jujur, tidak adil, atau merugikan konsumen.
Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif, denda, atau bahkan tuntutan hukum
dari pihak konsumen yang dirugikan. Oleh karna itu Pemerintah perlu perbaiki regulasi
stok minyak goreng dengan parameter yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang
efektif. Transparansi harga dan informasi penting untuk perlindungan konsumen
Pemerintah perlu perbarui hukuman terkait kelangkaan minyak goreng, tingkatkan
pengawasan rantai pasok, dan kolaborasi dengan industri untuk praktik terbaik.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Minyak Goreng, Kelangkaan,
Penimbunan
%D 2024
%I UNIVERSITAS LAMPUNG
%L eprints79566