%0 Generic
%A ACHMAD , REDO PRAKARSA
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2024
%F eprints:79650
%I FAKULTAS HUKUM
%T PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU  PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN  BAHAN BAKAR MINYAK YANG  DISUBSIDI PEMERINTAH  (Studi Putusan Nomor: 95/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk)
%U http://digilib.unila.ac.id/79650/
%X Tindakan memperjualbelikan BBM bersubsidi merupakan tindakan yang ada  pidananya, seperti diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1  KUHP. Meskipun sudah ada hukum yang mengatur, tetap saja masih banyak  masyarakat yang belum mengindahkan peraturan tersebut, seperti kasus dalam  Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2021/PN Tjk, yang terjadi pada hari Sabtu, 5  September 2020 sekitar pukul 12.20 WIB di Dermaga Windu Kencana Desa Way  Dente Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.  Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana  bagi para pelaku penyalahgunaan BBM subsidi dan apakah faktor penghambat  penegakan hukum pidana bagi para pelaku tindak pidana penyalahgunaan BBM  subsidi.  Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.  Prosedur Pengumpulan data yaitu dengan Studi Pustaka dan Studi Lapangan.  Narasumber dalam penelitian ini adalah: Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas  Hukum Universitas Lampung dan Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang.  Analisis data untuk skripsi ini dilakukan secara deskriptif kualitatif.  Hasil dari dilakukannya penelitian ini yaitu, telah ada penegakan hukum pidana  terhadap kasus penyalahgunaan pengangkutan BBM ini yaitu dengan menjatuhkan  pidana penjara selama delapan bulan dan denda sejumlah 5.000.000 Rupiah kepada  terdakwa Deri Romando, namun pidana yang dijatuhkan tidak mengakomodir  tujuan pemidaan itu sendiri yaitu timbulnya efek jera bagi pelaku, karena tindakan  yang dilakukan sangat menguntungkan bagi pelaku dan merugikan masyarakat  tetapi pidana yang diberikan terhitung sangat ringan, dan putusan ini juga sepeti  tidak memperhatikan prinsip biaya dan hasil karna putusan pidana penjara dibawah  satu tahun serta denda Rp.5.000.000 tidak sesuai dengan biaya yang telah  dikeluarkan selama proses di pengadilan. Ada 3 Faktor yang menjadi penghambat  dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan  BBM subsidi. Yaitu faktor aparat penegak hukum, karena masih banyak terjadi  kasus serupa sehingga terlihat bahwa kerja aparat belum maksimal, juga dari faktor sarana dan prasarana yaitu kurangnya fasilitas bagi aparat penegak hukum dalam  mengusut suatu kasus sehingga menjadi hambatan dalam penegakan hukum serta  faktor masyarakat akibat kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat.  Saran dalam penelitian ini yaitu, aparat penegak hukum sebaiknya meningkatkan  pengawasan terhadap penjualan BBM subsidi tanpa izin dengan melakukan patroli  di pom-pom bensin, pemerintah juga perlu melengkapi sarana dan prasarana dalam  rangka menunjang proses penegakan hukum dan pemerintah sebaiknya turut serta  untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan melakukan sosialisasi  atau penyuluhan, masyarakat juga perlu turut serta dan berperan aktif untuk  meningkatkan kesadaran hukumnya.  Kata Kunci: Pengangkutan, Bahan Bakar Minyak, Subsidi.