@mastersthesis{eprints79653,
           month = {Februari},
           title = {PRAKTIK DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG 
KARANG DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH 
UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK},
          school = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
          author = {MALIDA RAHMA INTAN},
            year = {2024},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/79653/},
        abstract = {Adanya pembaruan batas usia perkawinan yang menjadi sebuah masalah hukum. 
Karena dengan adanya pembaruan tersebut justru mengakibatkan kenaikan angka 
pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Anak sebagai subjek 
hukum yang memiliki hak-hak anak harus dilindungi sesuai dengan Undang-Undang 
Perlindungan Anak. Pengadilan dituntut untuk dapat mengakomodir antara Undang?Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini 
membahas bagaimana praktik dipensasi kawin menurut Undang-Undang Perlindungan 
Anak serta bagaimana praktik dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang
dalam perspektif perlindungan anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan normatif empiris, metode yang digunakan untuk pengumpulan data ialah 
studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian ini mewawancarai Panitera Muda 
Hukum Pengadilan Agama Tanjung Karang, dan Hakim Pengadilan Agama Tanjung 
Karang. 
Penelitian ini menghasilkan yang pertama, bahwa praktik dispensasi kawin anak di 
bawah umur merupakan suatu bentuk kepastian hukum dari pemerintah guna 
melindungi anak sekaligus mencegah perkawinan anak. Pada kenyataannya latar 
belakang terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang
Perkawinan didasari pada hal yang berbeda. Kedua, menunjukkan bahwa praktik 
dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam perspektif perlindungan 
anak di bawah umur sudah dilaksanakan namun belum optimal karena adanya 
interpretasi berbeda antar hakim mengenai alasan mendesak yang menjadi syarat 
dispensasi hingga mengakibatkan tidak sama keputusan yang dikeluarkan antar hakim. 
Selain itu, karena hakim hanya berwenang membuat hukum melalui putusannya 
diperlukan peran pemerintah RI sebagai pembuat Undang-Undang guna menegaskan 
usia anak dan pembatasan pengajuan permohonan dispensasi kawin. 
Kata Kunci: Praktik Dispensasi Kawin, Perlindungan Anak di Bawah Umur, 
Pengadilan Agama Tanjung Karang
There is a new phenomenon with the renewal of the marriage age limit which is a legal 
problem. Because with this update, it actually resulted in an increase in the number of 
applications for dispensation of marriage in the Religious Courts. Children as legal 
subjects who have children's rights must be protected in accordance with the Child 
Protection Law. The court is required to be able to accommodate between the Marriage 
Law and the Child Protection Law. This study discusses how the practice of marriage 
dispensation according to the Child Protection Law and how the practice of marriage 
dispensation at the Tanjung Karang Religious Court in the perspective of protecting 
minors. This research uses an empirical normative approach, the methods used for data 
collection are literature studies and field studies. This research interviewed the Deputy 
Law Clerk of the Tanjung Karang Religious Court, and the Judge of the Tanjung 
Karang Religious Court.
This research resulted in the first, that the practice of dispensation for the marriage of 
minors is a form of legal certainty from the government to protect children while 
preventing child marriage. In fact, the background of the formation of the Child 
Protection Law and the Law on Marriage is based on different things. Second, it shows 
that the practice of marriage dispensation at the Tanjung Karang Religious Court from 
the perspective of the protection of minors has been implemented but not optimally 
because there are different interpretations between judges regarding the urgent reasons 
that are a condition for dispentation, resulting in different decisions issued between
judges. In addition, because judges only have the authority to make law through their 
decisions, the role of the RI government as a lawmaker is needed to emphasize the age 
of the child and limit the submission of marriage dispensation applications.
Keywords: Marriage Dispensation Practice, Protection of Minors, Tanjung 
Karang Religious Court}
}