@misc{eprints79843,
           month = {Maret},
           title = {POLA KOMUNIKASI KEBIJAKAN ANTAR LEMBAGA
DALAM PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU
TAHUN 2024
(Studi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi lampung)},
          author = {PUSPITA SARI DEVI },
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK },
            year = {2024},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/79843/},
        abstract = {Permasalahan pengawasan partisipatif yang kompleks dengan keterbatasan sumber
daya dan ruang lingkup yang luas dengan pelanggaran yang terus berkembang
menjadi alasan dibutuhkannya koordinasi yang baik antara Bawaslu dengan
sejumlah instansi untuk mengantisipasi pelanggaran pemilu dan meningkatkan
keterlibatan publik sehingga menciptakan konsep jejaring kelembagaan (networks
governance) karena keterlibatan dari banyak aktor memerlukan strategi khusus agar
output sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pola komunikasi kebijakan antar lembaga yang dibangun oleh Bawaslu Provinsi
Lampung dan strategi dalam mengatasi masalah komunikasi antar lembaga
peningkatan pengawasan partisiaptif. Penelitian ini dilakukan menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan teori networks
governance yaitu inisiasi dan fasilitasi, pengaturan jaringan dan solusi tata kelola
jaringan. Data penelitian diperoleh dari hasil pengumpulan data melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang
diperoleh, inisiasi dan fasilitasi proses interaksi antar aktor dengan pola komunikasi
sirkular diwujudkan dengan pembentukan persepsi, penentuan sumber daya dan
hasil norma mengikat melalui MoU per tahun 2023 berjumlah 61 (enam puluh satu)
lembaga dan kegiatan yang berlanjut pasca pemilu 2024. Pengaturan jaringan telah
memenuhi indikator network structuring dan institutional features melalui
peraturan yang mengikat dengan tugas dan kewajiban tiap lembaga sebagai hasil
komunikasi kebijakan. Solusi tata kelola jaringan perlu memperhatikan aspek
inovasi dan kebutuhan stakeholder untuk memudahkan proses komunikasi dengan
aspek collaborative platform dan management strategy yang berpengaruh pada
proses hingga output komunikasi kebijakan antar lembaga.
Kata Kunci : Komunikasi Kebijakan, Networks Governance, Pengawasan
Partisipatif}
}