title: PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN  IJAZAH PALSU DITINJAU DARI ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI (Studi Putusan Nomor : 635/PID.B/2020/PN.MKS)  
creator: DIVA , HENIRA PUTRI
subject: 340 Ilmu hukum
description: Fenomena mengenai ijazah palsu atau membeli gelar sangat menarik untuk dicermati. Dalam penggunaan ijazah palsu, bukan hanya dilakukan oleh orang- orang biasa namun di kalangan pejabat pun merupakan hal yang biasa. Adapun juga membeli gelar Pendidikan semata- mata agar dihormati ataupun untuk mendapat pujian, salah satu kasus yang dilakukan oleh Sulaiman sia alias nyong, penggunaan ijazah palsu yang digunakan Sulaiman ini tentu akan diproses sesuai dengan Pasal  263 KUHP atau Pasal 266 KUHP tentang pemalsuan surat dan Pasal 68 Ayat 2 jo Pasal 69 Ayat 1 dan Ayat 2 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dan Pasal 263Ayat 2 KUHP. Karena perbuatan tersebut nantinya akan berdampak buruk dalam birokrasi dan juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah: Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggunaan ijazah palsu ditinjau dari asas lex specialis derogat legi generali.    Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer  dan  data  sekunder.  Narasumber  penelitian  terdiri  dari Penyidik  Polda Lampung, jaksa dari kejaksaan Bandar Lampung dan Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.    Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggunaan ijazah palsu ditinjau dari asas Lex specialis derogat legi generali yang melibatkan seorang yang berpura-pura sebagai dokter kapal, karena penyidik harus melakukan peranan yang sebenarnya serta menjalankan peran yaitu menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang yang mengatur sehingga peran ideal ikut terlaksana. Peran penegak hukum dalam menegakkan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan guna mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak   pidana guna dalam persidangan Hakim dapat  memutuskan perkara pemalsuan ijazah berdasarkan surat dakwaan. Faktor penghambat yang dihadapi para penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana penggunaan ijazah palsu ditinjau dari asas Lex specialis derogat legi generali ada beberapa faktor yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, minimnya penghasilan dan biaya Akomodasi membuat penyelidik kurang termotivasi dalam bekerja, kurangnya anggaran operasional tidak sedikit penyidik mengeluarkan uang pribadinya demi tugas dinas yang diemban. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada sangat berpengaruh terhadap kinerja penyidik, karena dalam proses Pendidikan sarana dan prasarana sangat membantu untuk memperlancar dalam menyelesaikan proses Penyidikan.    Saran dalam penelitian ini adalah perlu adanya ketegasan pemerintah dalam pelaksanaan KUHAP tentang tindak pidana pemalsuan ijazah. Ketegasan pemerintah dapat diwujudkan dengan menanyakan peraturan melalui media massa, memberi sanksi pidana bagi yang memberi jasa. Perlu adanya persamaan persepsi atau dengan kata lain pemahaman yang sama tentang hukum di kalangan penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan pihak-pihak lain yang terkait) dengan pihak-pihak tersebut, penyelesaian kasus-kasus mengenai pemalsuan bisa berjalan dengan baik dan cepat sekaligus mencegah kembalinya pemalsuan ijazah.      Kata Kunci: Penerapan, Ijazah , Kedokteran, Lex Specialis  
publisher: HUKUM
date: 2024-03-20
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/79889/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/79889/2/SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/79889/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   DIVA , HENIRA PUTRI  (2024) PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN IJAZAH PALSU DITINJAU DARI ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI (Studi Putusan Nomor : 635/PID.B/2020/PN.MKS).  HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/79889/