%0 Generic %A TARISA , FIRA AULIA %C UNIVERSITAS LAMPUNG %D 2024 %F eprints:79911 %I HUKUM %T PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR SECARA ONLINE (Studi Pada Polda Lampung) %U http://digilib.unila.ac.id/79911/ %X Perjanjian jual beli online masih rawan terjadinya penipuan, masalah hukum yang sering kejadian pada penipuan perjanjian jual beli online, misalnya pembeli sudah membayar harga sesuai harga yang disepakati tetapi penjual tidak mengirim barang sampai waktu yang lama bahkan tidak sampai. Berdasarkan masalah hukum tersebut di atas, rawan terjadinya penipuan karena perjanjian jual beli online tidak dilakukan pertemuan langsung dan para pihak kadang tidak saling mengenal. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Penipuan jual beli kendaraan bermotor secara online dan Apakah terdapat faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Penipuan jual beli Kendaraan Bermotor secara online. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan cara mempelajari literatur dan juga peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan terjun langsung ke lapangan untuk melihat fenomena yang ada dan juga didukung dengan wawancara dengan beberapa narasumber. Adapun hasil penelitian bahwa Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Kendaraan Bermotor Secara Online terdiri dari dua yakni menggunakan upaya preventif yakni sebagai upaya pencegahan dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan oleh Polda Lampung dalam hal melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan himbauan kepada masyarakat Lampung, memberikan informasi di media sosial terkait tindak pidana penipuan online yakni upaya yang dilakukan oleh Humas Polda Lampung dalam melakukan atau menyampaikan himbauan kepada masyarakat di media social dan upaya represif dengan cara menggunakan penegakan hukum yakni memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku melalui proses peradilan pidana. Faktor penghambat dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Kendaraan Bermotor Secara Online yakni pertama pelaku menggunaan akun palsu yang berganti-ganti. Kedua sulitnya melacak IP address pelaku, ketiga kompleksitas teknologi yang digunakan pelaku. oleh pelaku penipuan online. Penyidik sering menghadapi situasi di mana pelaku menyembunyikan jejak mereka dengan menggunakan akun palsu. Adapun saran yang dapat diberikan hendaknya Kominfo lebih mengedukasi masyarakat tentang risiko penipuan dalam transaksi online, serta memberikan pedoman untuk mengenali penawaran yang mencurigakan. Sebaiknya para marketplace mendorong pengembangan teknologi keamanan. Kata Kunci: Penegakan Hukum; Peonipuan Kendaraan; Online Online buying and selling agreements are still prone to fraud, legal problems that often occur in fraudulent online buying and selling agreements, for example the buyer has paid the price according to the agreed price but the seller does not send the goods for a long time or even arrives. Based on the legal issues above, fraud is prone to occur because online sales and purchase agreements do not involve face-to-face meetings and the parties sometimes do not know each other. The problem in writing this thesis is how criminal law is enforced against the criminal act of fraudulent online buying and selling of motor vehicles and are there any inhibiting factors in enforcing criminal law against the criminal act of fraudulent online buying and selling of motor vehicles. This research uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Normative research is carried out by studying literature and regulations, while the empirical approach is carried out directly into the field to see existing phenomena and is also supported by interviews with several sources. The results of the research show that criminal law enforcement against the criminal act of online motor vehicle buying and selling fraud consists of two, namely using preventive measures, namely as a preventive measure by conducting outreach to the public. This effort was carried out by the Lampung Regional Police in terms of conducting outreach to the community by giving appeals to the people of Lampung, providing information on social media regarding criminal acts of online fraud, namely efforts made by the Public Relations of the Lampung Regional Police in carrying out or conveying public appeals to the public on social media and repressive efforts by using law enforcement, namely providing strict sanctions to perpetrators through the criminal criminal process. The inhibiting factor in enforcing criminal law against the criminal act of online motor vehicle buying and selling fraud is that first, the perpetrator uses fake accounts that change frequently. Second, it is difficult to track the perpetrator's IP address, third, the complexity of the technology used by the perpetrator. by online perpetrators. Investigators often encounter situations where perpetrators hide their tracks by using fake accounts. The advice that Kominfo can provide is to further educate the public about the risks of fraud in online transactions, as well as provide guidelines for recognizing suspicious offers. It is recommended for the market to encourage the development of security technologies. Keywords : law enforcement; vehicle fraud; online