%A FAJRIAH AGUSTINA 
%T STRATEGI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(TPPO) DI PROVINSI LAMPUNG (STUDI PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG)
%X Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO) merupakan bentuk modern dari
perbudakan, perlakuan terburuk yang dialami orang terutama perempuan dan anak
sebagai tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Penelitian
ini bertujuan untuk mengambarkan dan menganalisis strategi Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Pencegahan Tindak
Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Lampung. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan
dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unsur strategi organisasi,
strategi program, strategi pendukung sumberdaya dan strategi kelembagaan dalam
pencegahan TPPO telah berjalan dengan cukup baik hal ini berdasarkan adanya
relevansi antara keluaran program dan visi misi, namun program-program keluaran
yang diandalkan oleh DPPPA Provinsi Lampung merupakan program lanjutan dari
pemerintah pusat dengan tantangan kurang pemahaman akibat terjadinya TPPO
sehingga proses pencegahan yang dilakukan baik dari DPPPA dan lembaga lainnya
menjadi terhambat serta kurang maksimalnya koordinasi antara lembaga terkait
yang mengakibatkan masih adanya kasus dan korban TPPO di Provinsi Lampung.
Kata kunci : Strategi, DPPPA, TPPO
The crime of human trafficking (TPPO) is a modern form of slavery, the worst
treatment experienced by people, especially women and children, as a crime and
violation of human rights. This research aims to describe and analyze the strategy
of the Lampung Province Women's Empowerment and Child Protection Service in
preventing the crime of human trafficking in Lampung Province. The method used
in this research is qualitative using interview, observation and documentation data
collection techniques. The results of this research show that the indicators of
organizational strategy, program Strategy and institutional strategy in preventing
TIP have worked quite well, this is based on the relevance of program output and
vision and mission, however, the output programs relied on by the Lampung
Province DPPPA are follow-up programs from The central government is
challenged by a lack of understanding of the consequences of TPPO so that the
prevention process carried out by both the DPPPA and other institutions is
hampered and there is less than optimal coordination between related institutions
which results in the existence of TPPO cases and victims in Lampung Province.
Keywords: Strategy, DPPPA, TPPO
%D 2024
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%R 1946041019
%I FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
%L eprints79914