The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PELAKSANAAN PERATURAN AKAD NIKAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2014
In the hold wedding, people should obey for the procedurs of marriage regulatory of the official form issued by the ministry religion to the whole moeslim in Indonesia. The arrested of head of KUA Kediri who received gratification when he do his job and was suspected for inflate the marriage charge by exploiting the ignorance of the public about official registration of marriage charge proves that the public knowledge of it is still low. The society of Bandar Lampung city pay the cost of marriage exceeds the rules has become entrenched. The purpose of this research is to know about public perception of religious ministry in the implementation of policy rules marriage ceremony of Bandar Lampung th 2014, with the zero hypothesis the public perception about contents and performance of implementation PMA No 11 th 2007 and PP No 47 th 2004 fairly positive and public perception of the alternative Ali Wirawan hypothesis about contents and performance of implementation PMA No 11 th 2007 and PP No 47 th 2004 fairly negative. The method used in this research was quantitative with the descriptive research tye. With the indicator of knowledge attitude and assessment of the PMA No 11 Th 2007 and government regulation No 47 with a benchmark of know/ do not know, agree/ disagree and good/ not good. Technique of data collecting is with questionnaire, interview and documentation. Technique of data processing are editing, codding, format entry data that using program SPSS 17. Technique of data analyse are presented in the form of validity test, reabilyty test and hypothesis test. From the result in the field of this research, know that most of the responden gave a negative perception about PMA No 11 th 2007 and PP No 47 th 2004 which is renewed to PP No 48 th 2014 trough three indicators which are knowledge, attitude and assessment, the reason for negative perception from responden is because their ignorance about the rules and also they give a bad assessment for the performance of the PPN as a part of service that given by them related to PMA No 11 th 2007 and PP No 47 th 2004. This result also show relations factor becomes factors that affect perception, because there is no relationship between the perceived. In this research is between the KUA and people who want to register the marriage. Keywords: Perception, public and implementation. Dalam melangsungkan pernikahan harus memperhatikan prosedur-prosedur hukum akad nikah atau ketentuan resmi yang diberlakukan Kementerian Agama pada masyarakat muslim Indonesia. Tertangkapnya seorang kepala KUA Kota Kediri yang menerima gratifikasi saat dia melakukan pencatatan nikah dan dituduh sengaja menggelembungkan biaya nikah dengan memanfaatkan ketidaktauan masyarakat mengenai tarif resmi pencatatan nikah membuktikan pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai peratuan akad nikah serta pembiayaannya rendah. Masyarakat Kota Bandar Lampung membayar biaya nikah melebihi aturan menjadi hal yang sudah membudaya. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kebijakan Kementerian Agama dalam pelaksanaan peraturan akad nikah di Kota Bandar Lampung tahun 2014, dengan hipotesis nol persepsi masyarakat terhadap isi dan kinerja pelaksanaan PMA No 11 Tahun 2007 dan PP No 47 Tahun 2004 terbilang positif dan hipotesis alternatif persepsi Ali Wirawan masyarakat terhadap isi dan kinerja pelaksanaan PMA No 11 Tahun 2007 dan PP No 47 Tahun 2004 terbilang negatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Dengan indikator pengetahuan, sikap dan penilaian terhadap PMA No 11 Tahun 2007 dan PP No 47 tahun 2004 dengan tolak ukur tahu/tidak tahu, setuju/tidak setuju dan baik/tidak baik. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Serta teknik pengolahan data yang digunakan yaitu editing, coding, format entry data di program SPSS 17, pemindahan data dan penyajian data. Teknik analis data disajikan dalam uji validitas, uji reabilitas dan uji hipotesis. Hasil penelitian di lapangan menunjukan bahwa sebagian besar responden memberikan persepsi yang negatif terhadap PMA No 11 Tahun 2007 dan PP No 47 Tahun 2004 yang diperbarui menjadi PP No 48 Tahun 2014. Dari keseluruhan responden, sebagian besar responden menyatakan bahwa ketidaktauan atau tidak tahu mengenai peraturan tersebut, tidak setuju terhadap peraturannya serta berpendapat kurang baik mengenai pelayanan yang diberikan berkaitan dengan PMA No 11 Tahun 2007 dan PP No 47 Tahun 2004. Hasil ini juga menunjukan faktor relation menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi, karna terdapat tidak adanya hubungan antara yang mempersepsikan dan yang dipersepsikan. Dalam penelitian ini yaitu antara pihak KUA dan masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran nikah. Kata Kunci: Persepsi, Mayarakat dan Implementasi
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PELAKSANAAN PERATURAN AKAD NIKAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2014 (File PDF)
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PELAKSANAAN PERATURAN AKAD NIKAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2014 (Other)
HTML Summary of #8016 PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PELAKSANAAN PERATURAN AKAD NIKAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2014
HQ The family. Marriage. Woman
JS Local government Municipal government