The repository administrator has not yet configured an RDF license.
ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS WISMA ATLET (STUDI PUTUSAN No. 1616 K/Pid.Sus/2013 & No. 2223 K/Pid.Sus/2012)
Disparitas putusan membawa dampak yang negatif bagi proses penegakan yaitu timbulnya rasa ketidakpuasan masyarakat sebagai pencari keadilan yang akhirnya menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum. Disparitas putusan tak bisa dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah (1) Mengapa terjadi disparitas putusan hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam kasus Wisma Atlet? (2) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi kasus Wisma Atlet? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data sekunder di peroleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan lain-lain. Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara terhadap narasumber. Hakim dalam sistem hukum pidana Indonesia mempunyai kebebasan yang luas untuk memilih jenis pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, sebab dalam hukum pidana Indonesia menganut sistem alternatif dalam pengancaman pidana dalam undang-undang. Perbedaan atau jarak ancaman pidana dalam suatu pasal sering ditemui memiliki jarak ancaman pidana yang jauh, sehingga dalam hal ini penjatuhan pidana dapat terjadi disparitas. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan dapat menjadi dasar berat ringannya suatu putusan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan: (1) Terjadi Disparitas putusan hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi kasus Wisma Atlet di karenakan adanya faktor hukum yaitu Pengaturan antara pidana minimum dan maksimum yang memberikan keleluasaan hakim dalam menjatuhkan pidana, Adanya perbedaan dakwaan dan yang terbukti oleh hakim dan kedudukan pelaku dalam kasus ini. (2) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi kasus Wisma Atlet harus memenuhi unsur yuridis, filosofis dan sosiologis yaitu setiap orang berhak mendapatkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pelaku serta keadilan. Saran yang dapat di sampaikan adalah dalam mengambil keputusan, hakim seharusnya bersifat adil dan profesional tanpa ada tekanan dari pihak lain. Hukum sesungguhnya dibuat dan ditegakkan untuk mewujudkan keadilan namun hukum dan keadilan memang tidak selalu sejalan, oleh karena itu hakim harus siap menerima amanah ini dengan kekuatan moralitas yang tinggi dan kejeniusan pikiran yang memadai serta kesungguhan hati nurani selalu disentuh bimbingan nilai-nilai agama. Masyarakat membutuhkan para penegak hukum yang adil tanpa pandang bulu memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.. Kata kunci: Disparitas, Putusan, Korupsi, Wisma.
ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS WISMA ATLET (STUDI PUTUSAN No. 1616 K/Pid.Sus/2013 & No. 2223 K/Pid.Sus/2012) (File PDF)
ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS WISMA ATLET (STUDI PUTUSAN No. 1616 K/Pid.Sus/2013 & No. 2223 K/Pid.Sus/2012) (Other)
HTML Summary of #8050 ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS WISMA ATLET (STUDI PUTUSAN No. 1616 K/Pid.Sus/2013 & No. 2223 K/Pid.Sus/2012)
Hukum Pidana