TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints80579
UR  - http://digilib.unila.ac.id/80579/
A1  - RIFQY, WIRA TAMA
Y1  - 2024/10/02/
N2  - Urusan pajak kendaraan bermotor berada di luar yurisdiksi Kepolisian dan Dinas
Pendapatan Daerah. Jasa Raharja memegang mandat untuk mengawasi
kompensasi untuk kecelakaan lalu lintas. Khususnya, Jasa Raharja akan terus
memberikan perlindungan kepada para pengendara sepeda motor, meskipun
mereka belum membayar pajak. Di Kabupaten Lampung Timur, peran Kepolisian
dalam menegakkan tunggakan pajak kendaraan bermotor terbatas pada penerbitan
stempel pengesahan tahunan, sebuah persyaratan yang harus diperbarui setiap
tahun.  
Penegakan sanksi atas tunggakan PKB berada di bawah kewenangan Dinas PAD,
yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa denda, denda yang
diperberat, dan biaya bunga. Di Kabupaten Lampung Timur, tantangan yang
cukup besar dalam penegakan hukum atas tunggakan pajak ini adalah pemberian
sanksi tilang kepada pemilik kendaraan yang tidak membayar PKB tahunan.
Kurangnya penegakan hukuman ini tidak semata-mata disebabkan oleh perilaku
masyarakat atau inefisiensi penegakan hukum. Banyak faktor yang berkontribusi
terhadap masalah ini, termasuk kendala hukum, tantangan penegakan hukum, dan
dinamika masyarakat. 
Saran dalam studi ini yakni dalam kepastian hukum disetiap kewenangan
memiliki legalitas yang dapat berfungsi dengan tepat, dengan dasar penindakan
kewenangan Kepolisian atas pelanggaran legitimasi pengoperasian kendaraan
bermotor. Agar aparat penegak hukum mempunyai kapasitas dan loyalitas yang
profesional serta berintegritas dalam melaksanakan tugas dalam melayani
masyarakat pada kewajibannya dalam mengurus legitimasi dan ikut serta
menjaga kenyamanan dalam berlalu lintas.

Kata Kunci: Kewenangan, Kepolisian, Kendaraan Bermotor, Pajak. 
PB  - HUKUM
TI  - KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR YANG MATI PAJAK  
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

AV  - restricted
ER  -